Share

Jalani Test Capim KPK, Irjen Firli Bahas Inovasi & Strategi Pencegahan Korupsi

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 09 September 2019 19:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 09 337 2102611 jalani-test-capim-kpk-irjen-firli-bahas-inovasi-strategi-pencegahan-korupsi-HQZSCuimlP.jpg Irjen Firli saat tes Capim KPK (foto: Setneg RI)

JAKARTA - Komisi III DPR RI telah menggelar test makalah kepada 10 Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian awal fit and proper test.

Salah satu Capim KPK, Irjen Firli Bahuri mengaku membuat makalah bertopik inovasi dan strategi pencegahan korupsi yang dimana salah satu topik yang sudah disiapkan oleh Komisi III DPR.

"Saya menulis tentang bagaimana inovasi dan strategi kita untuk memberantas (pencegahan-red) korupsi," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

 Baca juga: Ini Kata Pansel Capim KPK Soal Tak Lolosnya Basaria dan Laode

Namun dia enggan merinci lebih jauh, bagaimana strategi yang bakal dilakukannya bila terpilih menjadi pimpinan lembaga antirasuah ini. Karena sekarang masih dalam tahap seleksi oleh DPR.

"Ini kan proses. Proses yang jelas kita sebagai warga negara sama-sama cinta dengan KPK. Sama-sama cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia, sama-sama ingin menunjukkan bahwa kita ingin mewujudkan tujuan negara. Saya kira itu," jelas dia.

 KPK

Firli pun membantah terkait adanya anggapan bahwa dirinya akan melemahkan KPK. Apalagi dia pernah menjadi bagian dalam antirasuah meskipun singkat.

 Baca juga: 10 Capim KPK Mulai Test Membuat Makalah di Hadapan Komisi III DPR

"Saya sudah lama di sana, setahun dua bulan. Kita tidak ada upaya untuk pelemahan KPK, tidak ada. Kita justru memperkuat KPK," tegas dia.

Sebagaimana diketahui,Komisi III DPR telah menentukan 14 Topik yang akan diberikan kepada 10 Capim KPK dalam membuat makalah. Berikut ke 14 topiknya:

1. Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Organisasi SDM KPK yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, serta Sistem Pengawasan terhadap Akuntabilitas dan Profesionalitas Internal Pegawai KPK.

2. Penguatan Kebijakan Internal dan Pemanfaatan Sistem Elektronik dan Teknologi dalam Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Penegakam Hukum yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Tata Administrasi yang Baik.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Keuangan, dan Sumber Penerimaan Negara lainnya.

 KPK

4. Peran KPK dalam Penguatan Aparat Penegak Hukum di Bidang Penegakan Hukum secara Efektif, Sinergis, dan Profesional melalui Kerjasama serta Koordinasi dan Supervisi.

5. Fokus KPK dalam Penguatan Arah Kebijakan dan Implementasi Program Anti Korupsi untuk Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

6. Peran KPK dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepatan Upaya Reformasi di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah untui Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.

7. Penyelesaian Utang Perkara yang Besar dan Menarik Perhatian Masyarakat di KPK secara Menyeluruh dalam Rangka Pengembalian Aset Negara serta Menimbulkan Efek Jera.

8. Inovasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Bersama Seluruh Pihak secara Sinergis dan Efektif dalam menciptakan Reformasi Budaya Korupsi dan Pengenalan Risiko Korupsi di Indonesia.

9. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sektor Keuangan Negara, Perizinan dan Tata Niaga dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi dari Pendekatan Dampak dan Capaian Target Program Anti Korupsi KPK.

10. Pola Implementasi Tugas dan Wewenang KPK yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas.

11. Penguatan Peran Sektor Swasta dan Korporasi dalam Membantu Penciptaan Budaya dan Pendidikan Anti Korupsi.

12. Evaluasi Penindakan KPK: Ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kesulitan Pengungkapan Perkara secara Menyeluruh.

13. Kewenangan Pemberian S03 sebagai Bentuk Perwujudan Asas Keseimbangan, Profesionalisme, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum.

14. Pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan dan Etik Seluruh Pegawai Termasuk pada Upaya Paksa dan Penyadapan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini