10 Capim KPK Mulai Test Membuat Makalah di Hadapan Komisi III DPR

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 09 September 2019 15:34 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 09 337 2102490 10-capim-kpk-mulai-test-membuat-makalah-dihadapan-komisi-iii-dpr-V3Z2YShD2G.jpg RDP Komisi III DPR dengan Pansel Capim KPK (foto: Okezone.com/Harits)

JAKARTA - Komisi III DPR RI memulai tahapan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan), kepada 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana diawali dengan pembuatan makalah oleh para Capim KPK.

Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan para ke-10 Capim bakal diberi waktu 90 menit sejak pukul 14.30 WIB untuk mengerjakan makalah dengan topik yang sudah disiapkan pihaknya. Terlebih dahulu para Capim akan diundi tema yang mana mereka akan dapat.

"Waktu kami alokasikan selama 90 menit dan mudah-mudahan bisa selesai pukul 16.00 WIB," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

 Baca juga: Komisi III DPR: Jangan Pilih Capim KPK yang Pola Pikirnya Anarko!

Azis menyatakan, dari makalah yang sudah dibuat oleh para Capim ini kemudian Komisi III akan mempelajari sebelum melanjutkan ke fit and proper test pada Rabu dan Kamis mendatang.

"Tanggal 10 akan kita dalami hasil-hasil dari pansel untuk bahan fit and proper test tanggal 11 dan 12 September 2019," tuturnya.

 KPK

Adapun berikut ke 14 topik yang bakal diberikan kepada Capim KPK:

1. Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola Organisasi SDM KPK yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, serta Sistem Pengawasan terhadap Akuntabilitas dan Profesionalitas Internal Pegawai KPK.

 Baca juga: Pernah Ngelobi Desmon, Saut Situmorang: Itu The Art of Negotiation

2. Penguatan Kebijakan Internal dan Pemanfaatan Sistem Elektronik dan Teknologi dalam Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Penegakan Hukum yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Tata Administrasi yang Baik.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Keuangan, dan Sumber Penerimaan Negara lainnya.

4. Peran KPK dalam Penguatan Aparat Penegak Hukum di Bidang Penegakan Hukum secara Efektif, Sinergis, dan Profesional melalui Kerjasama serta Koordinasi dan Supervisi.

5. Fokus KPK dalam Penguatan Arah Kebijakan dan Implementasi Program Anti Korupsi untuk Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara.

6. Peran KPK dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepatan Upaya Reformasi di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah untui Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.

7. Penyelesaian Utang Perkara yang Besar dan Menarik Perhatian Masyarakat di KPK secara Menyeluruh dalam Rangka Pengembalian Aset Negara serta Menimbulkan Efek Jera.

8. Inovasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Bersama Seluruh Pihak secara Sinergis dan Efektif dalam menciptakan Reformasi Budaya Korupsi dan Pengenalan Risiko Korupsi di Indonesia.

9. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sektor Keuangan Negara, Perizinan dan Tata Niaga dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi dari Pendekatan Dampak dan Capaian Target Program Anti Korupsi KPK.

10. Pola Implementasi Tugas dan Wewenang KPK yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas.

11. Penguatan Peran Sektor Swasta dan Korporasi dalam Membantu Penciptaan Budaya dan Pendidikan Anti Korupsi.

12. Evaluasi Penindakan KPK: Ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kesulitan Pengungkapan Perkara secara Menyeluruh.

13. Kewenangan Pemberian S03 sebagai Bentuk Perwujudan Asas Keseimbangan, Profesionalisme, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum.

14. Pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan dan Etik Seluruh Pegawai Termasuk pada Upaya Paksa dan Penyadapan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini