nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polemik Penghentian Audisi Atlet, Djarum Dinilai Tak Perlu Ikuti Perintah KPAI

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 09 September 2019 14:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 09 337 2102450 polemik-penghentian-audisi-atlet-djarum-dinilai-tak-perlu-ikuti-perintah-kpai-ld2DkYSQTv.jpg Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis PB Djarum 2019. (pbdjarum.org)

JAKARTA – Polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum terkait audisi pencarian bakat bulutangkis dinilai tak perlu terjadi, jika kedua pihak sadar akan posisinya masing-masing.

“KPAI bukan lembaga yang punya kewenangan memerintah dan PB Djarum bukan lembaga yang harus mengikuti perintah KPAI,” kata Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi, Senin (9/9/2019).

Ia enggan membahas ranah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Itu karena menurutnya, kalau dieksplor, terlihat tidak ada kewenangan KPAI untuk menindak PB Djarum.

“Apalagi kalau saya eksplor PP 102 tahun 2012, KPAI berlindung di balik PP tersebut ketika ‘menindak’ PB Djarum, makin jauh dan makin terlihat KPAI melampaui kewenangan dari kewenangan mereka sebagai KPAI,” ucapnya.

Menurutnya, KPAI hanya bertugas melakukan pengawasan. Jika menurut KPAI PB Djarum melakukan pelanggaran, harusnya melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. “KPAI bukan lembaga yang bisa memutuskan PB Djarum melanggar atau tidak. Tidak ada kewenangan itu,” ujarnya.

Karena itu, menurut Teddy, KPAI tak berhak menginstruksikan bahkan memerintah PB Djarum. “Berdiskusi boleh saja, tapi bukan sebagai pihak yang memerintah karena KPAI bukan penentu kebenaran atas UU,” ujarnya.

Peserta Audusi Beasiswa Bulutangkis PB Djarum/Foto: Twitter PB Djarum

“Karena itu, KPAI diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi jika terjadi sengketa pelanggaran hak anak. KPAI menjadi orang tengah, bukan malah yang bersengketa. Yang terjadi sekarang ini adalah KPAI bersengketa dengan PB Djarum,” tuturnya.

Ia pun heran dengan KPAI yang baru mempermasalahkan audisi pencarian bakat bulutangkis tersebut. Padahal, ajang itu sudah berlangsung sejak 2006.

“KPAI menjawab, karena UU terkait eksploitasi baru ada pada tahun 2014. Tentu ini keliru karena tahun 2014 adalah perubahan terhadap UU tahun 2002,” katanya.

“UU tahun 2002 itu, yaitu UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sudah mengatur tentang Eksploitasi. Baik pelaporan, pemantauan dan pemberian sanksi. Jadi bukan hanya ada pada UU 35 tahun 2014,” ujarnya.


Baca Juga : Polemik PB Djarum Vs KPAI Berbuah Penghentian Audisi Beasiswa Bulutangkis

Ia pun menambahkan, jika benar UU dan pasal itu baru ada pada 2014, kenapa baru dilaksanakan tahun 2019.

Seperti diketahui, PB Djarum menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis pada 2020, setelah diprotes oleh KPAI karena menjadikan ajang itu sebagai promosi merek rokok. Namun, untuk audisi tahun ini, Djarum akan menggelar hingga tuntas sampai final.

“Mulai tahun 2020 mendatang, pencarian bakat atlet muda bertalenta di berbagai penjuru negeri, resmi ditiadakan, dan tahun 2019 ini menjadi terakhir kalinya,” tulis PB Djarum dalam laman resmi yayasannya seperti dikutip Okezone, hari ini.


Baca Juga : DPR Dorong Solusi Jalan Tengah atas Polemik PB Djarum

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini