nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Perpanjang Pencekalan Samin Tan dan Anak Buahnya

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 09 September 2019 13:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 09 337 2102435 kpk-perpanjang-pencekalan-samin-tan-dan-anak-buahnya-rmS9YiLcBV.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa pencekalan ke luar negeri, terhadap tersangka sekaligus Bos PT Borneo Lumbung Energy and Mineral (PT BLEM), Samin Tan dan anak buahnya, Nenie Afwani selaku Direktur PT BLEM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang itu terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT)‎ di Kementeriaan ESDM.

"KPK memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang bernama Samin Tan dan Nenie Afwani," kata Febri, Jakarta, Senin (9/9/2019).

 Baca juga: KPK Jadwalkan Periksa Samin Tan sebagai Tersangka Kasus Suap

Febri menyebut, perpanjangan masa pencekalan terhadap Samin Tan dan anak buahnya itu akan dilakukan selama enam bulan kedepan. Hal itu dilakukan guna keperluan proses penyidikan.

"Mereka dilarang ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung 5 September 2019," tutur Febri.

 Korupsi

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo.

 Baca juga: Idrus Marham Kepergok Ngopi 3 Jam di Luar Rutan

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap sekitar Rp5 miliar kepada Eni Saragih. Suap itu diberikan Samin Tan terkait pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini