nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembatasan Internet di Papua Dinilai Menyalahi Prosedur

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 06 September 2019 22:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 06 337 2101687 pembatasan-internet-di-papua-dinilai-menyalahi-prosedur-tB5UYzlWWs.jpg Dewan Pers (Foto: Okezone/Fadel)

JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyebut kebijakan Kemenkominfo membatasi layanan internet di Papua menyalahi prosedur. Sebab, seharusnya penerbitan keputusan itu harus dibarengi dengan deklarasi peningkatan status keadaan konflik di suatu daerah.

"Terkait dengan pembatasan, intinya saya setuju. Namun, prosedurnya yang cacat dan jangan kemudian menggeneralisasi setiap ada kejadian begini, kemudian di shut down atau diperlambat," kata dia dalam diskusi publik bertema Memberitakan Papua Dalam Kerangka Etika Jurnalistik dan Keadaban Nusantara" di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

Menurut dia, pembatassn internet itu harus mengacu kepada aturan hukum seperti Perppu pengganti UU 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dan UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Yosep

Baca Juga: Dewan Pers Bentuk Satgas Telusuri Kekerasan Jurnalis di Papua

Berdasarkan aturan itu, kata dia, seharusnya pemblokiran layanan internet itu harus ada rekomendasi dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Di mana Lukas menaikkan status Papua menjadi keadaan darurat sipil, sehingga membutuhkan pembatasan internet.

"Situasinya (di Papua) tertib sipil. Namun, malah ada pembatasan-pembatasan. Itu enggak tepat," ujarnya.

Ia menilai langkah tersebut diterapkan oleh pemerintah karena melihat keberhasilan meredam emosi massa aksi kerusuhan 21-22 Mei lalu dengan cara seperti itu.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini