MPK PB HMI Sebut Kegiatan Pleno II di Bogor Ilegal dan Inkonstitusional

Jum'at 06 September 2019 12:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 06 337 2101406 mpk-pb-hmi-sebut-kegiatan-pleno-ii-di-bogor-ilegal-dan-inkonstitusional-RnloSHwIoo.JPG Jajaran Anggota MPK PB HMI seusai rapat di Aula Sekretariat PB HMI, Jakarta (Foto: Antaranews)

JAKARTA - Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) menuding sekelompok kader HMI yang menyelenggarakan kegiatan Pleno II di Bogor, Jawa Barat sebagai gerakan ilegal yang inkonstitusional.

"Kegiatan Pleno II di Bogor itu yang hanya dihadiri sekitar seperlima dari jumlah cabang HMI di seluruh Indonesia, itu adalah ilegal," kata Kordinator MPK PB HMI, Muhammad Syafi’i, dikutip dari laman Antaranews, Jumat (6/9/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan MPK PB HMI, bahwa jumlah kader yang hadir pada Pleno II di Bogor, tidak lebih dari 40 cabang, dari seluruhnya sebanyak 219 cabang di seluruh Indonesia.

"Bahkan sebagian besar yang hadir di Bogor, hanya mengikuti pembukaan saja, tidak mengikuti Pleno," tuturnya.

Syafi'i menambahkan, MPK PB HMI juga menemukan, ada Komisariat Cabang HMI yang dilibatkan dalam rapat Pleno ll tersebut. Pihaknya juga merespons langkah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang dianggap melakukan intervensi terhadap konflik yang terjadi di HMI. Menurut Syafi'i, apa yang dilakukan oleh KAHMI keliru, terlebihsecara organisasi tidak ada hubungan antara KAHMI dan HMI.

Logo HMI

"Pernyataan anggota Presidium KAHMI Hamdan Zoelva, menurut saya offside, karena tidak memahami AD/ART HMI. KAHMI adalah wadah organisasi alumni HMI. Kami juga sedang melakukan telaah hukum terkait poin-poin yang akan kami sampaikan ke KAHMI,” tutur Syafi'i.

Pihaknya juga meminta semua pihak yang tergabung di HMI, tidak perlu mengindahkan seruan Majelis Nasional KAHMI, karena dianggap tak ada hubungan struktural antara MN KAHMI dan PB HMI.

"Sampai detik ini, Ketua Umum PB HMI adalah Saddam. Itu artinya yang mengaku-ngaku sebagai pejabat ketua umum itu adalah inskonstitusional," pungkasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini