nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Revisi UU KPK Ibarat 'Lonceng Kematian' Pemberantasan Korupsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 06 September 2019 10:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 06 337 2101349 revisi-uu-kpk-disebut-lonceng-kematian-bagi-pemberantasan-korupsi-5EMOhoLdg4.jpg Ilustrasi KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menolak usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ketua WP KPK, Yudi Purnomo menyebut usulan UU KPK yang telah disepakati DPR merupakan lonceng kematian bagi lembaga antirasuah.

"(Revisi UU KPK) ini merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi," kata Yudi melalui pesan singkatnya, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Revisi UU KPK Disetujui Seluruh Fraksi di DPR 

Menurut Yudi, saat ini tidak ada masalah krusial di lembaga antirasuah yang mendasari revisi UU KPK‎. Bahkan, KPK sedang gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kurun waktu belakangan ini.

"Justru KPK sedang giat-giatnya memberantas korupsi dimana dalam 2 hari kemarin ada 3 OTT. Apalagi kejahatan korupsi di Indonesia begitu luar biasa,‎ rakyat pun kembali bergerak melindungi KPK dengan menyatakan menolak revisi UU KPK," tekannya.

Ilustrasi KPK (foto: Instagram) 

WP KPK berencana menggelar aksi dengan membuat rantai manusia di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari ini. Aksi tersebut, kata Yudi, sebagai simbolik penolakan terhadap revisi UU KPK serta capim yang bermasalah.

"Hari ini, Jumat jam 2 siang secara simbolik Pegawai KPK akan membuat rantai manusia sebagai tanda bahwa KPK tidak boleh dimasuki oleh Calon Pimpinan yang tidak berintegritas dan menolak revisi UU KPK karena terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK," ujarnya.

Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK tersebut dibahas oleh DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.

Baca Juga: Masinton: Ada 4 Hal Perlu Direvisi dalam Undang-Undang KPK 

Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.

Saat ini, kata Yudi, nasib KPK kedepan ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokow). WP KPK berharap Presiden dapat menghentikan revisi UU inisiatif DPR tersebut. "Saat ini, tinggal menunggu sikap Presiden apakah setuju atau tidak," ‎katanya. (fid)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini