nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

AJI Desak DPR Cabut 10 Pasal RKUHP yang Ancam Kebebasan Pers

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 05 September 2019 20:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 05 337 2101214 aji-desak-dpr-cabut-10-pasal-rkuhp-yang-ancam-kebebasan-pers-DEAgVVUxz2.jpg Ketua Umum AJI, Abdul Manan. (Foto : Okezone.com/Fadel Prayoga)

JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan meminta DPR mencabut 10 pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

Ia menilai, bila DPR tetap mengesahkan kesepuluh pasal itu, lembaga tersebut tak merepresentasikan sebagai sebuah institusi yang mewakili aspirasi rakyat. Sebab, mereka tak mendengarkan masukan yang diberikan terkait penyusunan RKUHP.

"DPR dan pemerintah ini tidak mendengarkan aspirasi publik, karena itu ada pasal yang telah dihapus masih dihidupkan lagi soal pasal penghinaan presiden dan wapres," katanya di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta. Kamis (5/9/2019).

Sekadar diketahui, ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial. Di antaranya adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong.

Kebebasan pers. (Ilustrasi/Dok Okezone.com)

Kemudian, Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Apabila DPR ingin melihat kebebasan pers tetap berjalan di Indonesia, kata dia, maka satu-satunya jalan adalah mencabut 10 pasal di RKUHP tersebut.

"Menurut saya pasal itu harus dicabut dari RUU KUHP kalau Pemerintah dan DPR punya komitmen untuk mendukung kebebasan pers," katanya.


Baca Juga : Dewan Pers: 10 Pasal di RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Abdul menyebut, pihaknya bakal menggelar pertemuan dengan organisasi pers lainnya guna membahas hal ini. Ia mengaku bakal menyampaikan aspirasi penolakan 10 pasal tersebut sebelum tanggal 19 September ini.

"Nanti akan kita sampaikan bersama-sama keberatan kita terhadap 10 pasal di KUHP. Kalau bisa sebelum tanggal 19 karena kalau setelah tanggal 19 kayaknya udah terlambat. Setelah tanggal 19 Pemerintah akan terus untuk disahkan," ujarnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini