nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mencari Nakhoda Baru KPK

Salman Mardira, Jurnalis · Jum'at 06 September 2019 07:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 05 337 2101174 mencari-nakhoda-baru-kpk-kNV9aXCLg8.jpg Gedung KPK di Jakarta (Foto Muhammad Adimaja/ANTARA)

MASA jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir pada Desember 2019. Panitia seleksi (pansel) sudah menjaring 10 calon pimpinan KPK untuk periode empat tahun mendatang. Mereka akan diuji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirimkan 10 nama capim KPK 2019-2019 ke DPR, setelah dua hari sebelumnya mendapatkan nama-nama itu langsung dari pansel.

"Kami sampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima Surat Presiden Nomor R-37/PRES/09/2019 tanggal 4 September tahun 2019 perihal penyampaian nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2019-2023," kata Wakil Ketua DPR Utut Aditanto saat memimpin rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 September kemarin.

Nama-nama itu nantinya akan diteruskan ke Komisi III untuk diuji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Jadwalnya belum diumumkan.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi mengatakan, Jokowi tak memberikan catatan khusus saat mengirimkan 10 nama capim KPK ke parlemen, sehingga pihaknya akan memperketat uji kelayakan untuk mencari lima sosok terbaik sebagai nakhoda baru KPK.

"Kami nanti lihat dalam fit and proper test," ujar politikus Nasdem itu.

Dia mengajak masyarakat memberikan catatan ke DPR, jika ada capim KPK dianggap bermasalah. “Nantinya akan kami pertanyakan (ke capim KPK)," katanya.Pansel KPK

Pansel mengumumkan hasil seleksi capim KPK (Fakhrizal/Okezone)

Ke 10 capim KPK yang sudah lolos seleksi adalah Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (Anggota Polri, I Nyoman Wara (Auditor BPK) Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (Advokat) Luthfi Jayadi Kurniawan (Akademisi), Nawawi Pomolango (Hakim), Nurul Ghufron (Akademisi), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet) dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Baca juga: 10 Capim KPK Wakili Wajah Jokowi

Awalnya pansel menerima 376 pendaftar capim KPK, lalu hanya 192 orang yang diloloskan dalam seleksi administrasi. Setelah menggelar serangkaian ujian, pansel akhirnya menjaring 10 nama.

Banyak Kritik

Kinerja Pansel Capim KPK banjir kritikan karena dianggap meloloskan capim KPK bermasalah.

Kritikan di antaranya datang dari mantan Ketua KPK Abraham Samad. "Ada semacam ancaman yang sangat berbahaya yang akan menimpa KPK apabila proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang ini terus dilanjutkan dan meloloskan orang-orang bermasalah," kata dia.

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Terima Kritikan, Bukan Malah Menantang

Salah satu yang paling disorot adalah sikap pansel yang meloloskan Irjen Firli Bahuri.

“Firli memiliki catatan etik, berbeda dengan lainnya,” kata peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman.

Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK pernah divonis melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP), pasca-bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang saat itu sempat berurusan dengan KPK.

Pertemuan berlangsung saat penyidik KPK sedang menelusuri dugaan keterlibatan TGB di kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, DPP belum sempat menjatuhkan sanksi ke Firli karena mantan Kapolda NTB itu langsung ditarik dari KPK oleh Polri, lalu diangkat jadi Kapolda Sumatera Selatan.

Firli Bahuri juga tercatat sebagai capim KPK terkaya. Berdasarkan LHKPN yang diserahkan pada 29 Maret 2019, harta kekayaan Firli tercatat senilai Rp18.226.424.386.

Baca juga: Ini Harta Kekayaan 9 Capim KPK

Firli menyangkal dirinya “diistimewakan” oleh pansel.

“Saya mengikuti semua proses seleksi, tidak ada yang berbeda. Semua calon memiliki waktu, ruang, kesempatan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada satupun calon yang memperoleh hak privilage apalagi karpet merah,” katanya.Firli Bahuri

Firli Bahuri (dua dari kiri) memberi keterangan pers di Palembang (Istimewa)

“Saat uji publik, saya mengatakan dengan tegas bahwa jika saya memenuhi syarat kriteria jangan tidak diluluskan, demikian juga sebaliknya.”

Selain Firli, Alexander Marwata juga jadi sorotan. Dia diragukan kapasitasnya memimpin lagi KPK karena mengeluarkan pernyatan kontroversi saat mengikuti uji publik.

“AM menjawab pansel bahwa dia ketika memimpin KPK tidak akan menindak polisi dan jaksa demi hubungan harmonis. Ini menunjukkan sikap keliru, karena tebang pilih dalam arti negatif,” ujar Zaenur.

“Justru KPK seharusnya fokus kepada institusi penegak hukum, agar bisa segera bersih dari korupsi sehingga dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi.”

Sebelumnya ada dua lagi capim KPK yang dianggap bermasalah, masing-masing jenderal polisi aktif dan pensiunan jaksa. Tapi, keduanya tak lolos 10 besar.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai Pansel Capim KPK tak paham seluk beluk korupsi. “Pansel itu justru udah paham semuanya, tapi justru tidak paham korupsi. Padahal, dia panitia seleksi korupsi," katanya.

Pukat UGM sempat berharap Presiden Jokowi bisa mengubah nama yang bermasalah dari daftar 10 capim KPK yang diserahkan pansel. Namun, kenyataannya Jokowi justru menyetujui ke 10 nama itu.

“Saya setuju dengan 10 nama yang disetorkan Pansel," kata Jokowi di sela pertemuan dengan Forum Pimred di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu.

“Ini kan proses sudah berjalan. Saya sudah melakukan verifikasi, mendapatkan sumber informasi, intel kepolisian saya punya, intel kejaksaan saya punya."Jokowi

Presiden Jokowi (Setkab)

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menganggap segala kritik masyarakat sebagai masukan dan mereka mempelajarinya. "Tidak ada yang tidak kita pelajari," katanya.

Nasib ke 10 capim KPK kini ada di Komisi III DPR. Mereka akan melihat siapa yang layak jadi pimpinan KPK.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, capim KPK yang layak lolos harus memiliki tiga kriteria. "Pertama tentu integritas. Dalam integritas itulah kemudian soal-soal seperti rekam jejak itu akan kita lihat kembali," ujarnya.

Kemudian menguasai hukum pidana materiil ataupun formil terkait pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Itu yang akan menjadi kompetensi absolutnya KPK," kata Sekjen PPP itu.

Kriteria ketiga adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini