nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masinton: Ada 4 Hal Perlu Direvisi dalam Undang-Undang KPK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 05 September 2019 08:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 05 337 2100855 masinton-ada-4-hal-yang-perlu-direvisi-dalam-undang-undang-kpk-kEnTsdfne7.jpg Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu (Foto: Okezone)

JAKARTA - DPR RI akan menggelar rapat paripurna hari ini yang mengagendakan pembahasan usulan Badan Legislasi (Baleg) terkait dua revisi terhadap perundang-undangan. Salah satu yang akan dibahas adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa usulan revisi itu sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR sejak 2017 silam. Di mana DPR dan pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang tersebut.

“Ya, itu kan sudah. Kasusnya kan sudah lama itu ada di Baleg ya. Pemerintah dan DPR kan sudah (sepakat) tahun 2017 lalu,” kata Masinton di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Setidaknya, kata Masinton ada empat poin yang disepakati untuk dilakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang KPK.

“2017 itu kan sudah pemerintah menyampaikan kan, sepakat dengan DPR untuk melakukan revisi empat hal, terkait dengan penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.

Gedung Merah Putih KPK

Menurutnya, Undang-Undang KPK memang sudah waktunya direvisi. Mengingat usianya yang sudah 17 tahun, sejak lahir pada 2002 silam.

“Maka DPR bersama pemerintah punya kewenangan untuk mereview, melakukan legislasi review terhadap seluruh produk perundangan-undangan, termasuk Undang-Undang KPK. Apakah ini masih kompetibel sesuai dengan perkembangan zaman, kan gitu. Kita kan ingin penegakan hukum itu ke depan memiliki suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan,” kata Masinton.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini