nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

GBHN Ikat Program Positif Dilanjutkan Presiden Selanjutnya

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 04 September 2019 23:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 04 337 2100786 gbhn-ikat-program-positif-dilanjutkan-presiden-selanjutnya-L2JOF5eZOj.jpg Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan konsep Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak bisa dipandang satu sudut semata. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, GBHN tidak hanya bicara seputar pemerintahan, melainkan soal pembangunan nasional.

"Seperti yang saya jelaskan tadi, gagasan haluan negara melalui ketetapan MPR. Itu tidak hanya bicara case by case satu pemerintahan saja. Tapi kita bicara soal pembangunan nasional secara terencana," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (4/9/2019).

Peta Kutai Kartanegara (Foto: Kemen PU)

Basarah mencontohkan, dalam rancangan pemindahan Ibu Kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur atau profram positif lainnya, GBHN merupakan salah satu pengikat proses pembangunan tersebut tetap dilanjutkan meskipun masa jabatan Presiden Jokowi telah berakhir.

"Dalam rancangan pemindahan Ibu Kota itu salah satu contoh saja jika tidak ada salah satu yang mengikat semua lembaga-lembaga negara termasuk presiden-presiden berikutnya, maka tidak ada jaminan bagi pemerintah berikutnya melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan terkait pemindahan Ibu Kota," ujarnya.

Basarah berharap, dengan adanya konsep GBHN yang akan dihidupkan kembali. Pembanguan nasional akan terus berlanjut meski sudah berganti rezim.

"Maka diskontiunitas pembangunan potensi terjadi maka demikian konsep ini dilaksanakan kami ingin siapapun presidennya apapun partainya road map tidak terintrupsi hanya karena selera presiden yang baru atau parpol politik yang baru kuasa," bebernya.

Baca Juga : Cak Imin: Pemerintah Jangan Sampai Tersandera GBHN

Baca Juga : KPK Tangkap Penyuap Dirut PTPN III dan Langsung Ditahan

Basarah mengungkapkan untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional tetap berjalan, pihaknya menyarankan agar pada saat visi misi calon presiden harus sesuai dengan instrumen UU sesuai pada road map pembangunan nasional yang ditetapkan MPR.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini