nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menanti Langkah Konkret Pemerintah Redakan Konflik Papua

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Kamis 05 September 2019 07:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 04 337 2100755 menanti-langkah-konkret-pemerintah-redakan-konflik-papua-2CtEaKJgWH.jpg Demo mahasiswa dan pemuda Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). (Foto : Arif Julianto/Okezone)

KONFLIK berkepanjangan terjadi di Papua dan Papua Barat, sejak minggu ketiga Agustus 2019. Berbagai aksi massa mewarnai kehidupan di Bumi Cenderawasih, julukan Papua. Demonstrasi massa tersebut disebut disulut insiden mahasiswa Papua di sejumlah daerah, seperti Surabaya dan Malang.

Aksi massa tersebut ada yang bahkan berujung rusuh. Terjadi pengerusakan terhadap fasilitas umum, seperti Kantor DPRD Mimika, pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat. Massa juga sempat memblokade jalan.

Tak hanya itu, massa membakar sejumlah kantor, termasuk milik Telkomsel di Jayapura. Hal ini sempat membuat PLN memutuskan listrik.

Aparat keamanan bekerja keras untuk menenangkan situasi. Bahkan secara berkala TNI-Polri mengerahkan personel ke sana untuk mengamankan masyarakat, objek vital, serta menenangkan massa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, aparat harus bertindak persuasif untuk mengatasi masalah di Papua. Perlahan tapi pasti, situasi di Papua dan Papua Barat kondusif.

Pengepungan Asrama Mahasiswa Jadi Pemicu?

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada pertengahan Agustus 2019 disebut jadi salah satu pemicu demonstrasi di Bumi Cenderawasih. Pengepungan dilatarbelakangi hoaks yang dilontarkan mengenai bendera merah putih yang dimasukkan ke selokan dan dipatahkan.

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya (Foto : Dok Okezone.com/Syaiful Islam)

Massa yang marah mengetahui hal itu mengepung asrama mahasiswa. Polisi dan TNI turun tangan agar tidak terjadi bentrok. Aparat mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada para mahasiswa yang masih bertahan di asrama. Namun, di sana ada massa dan prajurit TNI meneriakkan kata-kata rasial kepada mahasiswa dari Timur tersebut.

Kata-kata rasial yang ditujukan kepada mahasiswa itu yang tersebar dalam video di media sosial (medsos) disebut jadi pemicu adanya demo di sejumlah wilayah Papua.

"Ini akibat video viral di medsos ituloh. Mereka tidak terima dengan sebutan mereka seperti itu artinya ada penghinaanlah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).

Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan koordinator pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Tri Susanti, sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan rasisme. Mantan caleg Gerindra pada Pileg 2019 itu dijerat pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Tri Susanti (baju biru) tersangka ujaran kebencian dan rasisme terhadap mahasiswa Papua, saat menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. (Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

Polisi juga menetapkan peserta aksi Samsul Arifin sebagai tersangka. PNS di lingkungan Pemkot Surabaya dijerat pasal yang sama dengan Susi, ditambah UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya yang diduga terlibat pernyataan rasis diproses. "Ada dua prajurit TNI, yaitu Danramil dan Babinsa karena tidak mengindahkan perintah atasan. Saat ini sedang dalam proses pendalaman pemeriksaan dengan bukti-bukti yang ada dan menjadi pelajaran kita semua,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2019). Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI tidak akan memberikan ruang dan tempat bagi pelaku rasis.

Demo Berujung Rusuh

Warga di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat berunjuk rasa menyusul insiden yang terjadi di Surabaya. Di Manokwari, massa sempat memblokade jalan hingga membakar Kantor DPRD Papua Barat, pada 19 Agustus 2019

Demonstrasi juga terjadi di Fakfak, Papua Barat. Dalam demo itu, massa sempat membakar dan merusak kios yang ada di Pasar Fakfak, pada 21 Agustus 2019.

Kerusuhan di Mimika, Timika, Papua. (Foto : Dok Okezone.com/Saldi Hermanto)

Di Timika, Mimika, Papua, ribuan warga juga turun ke jalan dan berkumpul di depan Kantor DPRD Mimika, pada 21 Agustus 2019. Aksi ini awalnya berjalan damai, tapi kemudian berujung rusuh. Terjadi pelemparan terhadap Gedung DPRD hingga memecahkan kaca. Selain itu, demo terjadi di Jayapura dan Sorong.

Dalam rentetan aksi tersebut, umumnya massa menyuarakan hal yang sama, yakni mengecam tindaknya rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya. "Kita semua ini NKRI. Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, jangan ada lagi rasis-rasis,” teriak pengunjuk rasa di Manokwari, pada 19 Agustus 2019.

Untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua, baik TNI-Polri mengirim pasukan tambahan. Pasukan tersebut untuk memastikan keamanan masyarakat serta melakukan langkah persuasif untuk menurunkan tensi di masyarakat.

Dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut, 2 anggota TNI terluka dan 1 meninggal, serta 4 polisi terluka. Dari pihak sipil, kata Wiranto, ada 2 warga tewas.

Brigjen Dedi Prasetyo menyebut, penyerangan terhadap anggota TNI-Polri tersebut diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang masuk dalam barisan aksi massa di Deiyai.

Internet Diblokir demi Cegah Hoaks

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat, terhitung sejak 21 Agustus 2019. Langkah itu diambil pemerintah lantaran banyaknya informasi hoaks, provokasi, dan rasis.

Presiden Jokowi menyebut pemblokiran jaringan internet itu demi kepentingan dan kebaikan bangsa. "Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Presiden Jokowi di Istana Bogor. (Foto: Dok Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

Namun, langkah pemerintah memblokir akses internet ini menuai kritik dari sejumlah pihak, di antaranya Kontras, YLBHI, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI menilai langkah tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 serta Pasal 19 Deklarasi Umum HAM.

“AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk mencegah hoaks. Namun di sisi lain, pelambatan ini juga menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, dalam keterangannya, Selasa (20/8/2019).

Kepolisian mencatat, konten hoaks dan provokasi terkait Papua dan Papua Barat sangat marak. Pada 28 Agustus sampai 1 September, setidaknya ada 52 ribu konten hoaks. Angka itu melonjak dari sebelumnya 32 ribu konten hoaks per 14-27 Agustus 2019. "Lima hari naik 20 ribu. Kalau masuk ke sana (Papua) bisa jadi apa," ujar Brigjen Dedi Prasetyo.

Menkominfo Rudiantara. (Dok Okezone.com)

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara menyatakan hingga 2 September 2019, pihaknya mendeteksi setidaknya 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. "Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih akun orisinil mengunggah hoaks," ujarnya, Selasa (3/9/2019).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, 30 Agustus 2019, mengimbau masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan berita bohong.

Wiranto berulang kali menegaskan, akses internet di Papua akan kembali dibuka jika situasi sudah kondusif. "Pasti dibuka. Kalau sudah damai, untuk apa kita blocking medsos dan internet," katanya, pada 1 September 2019.

Dengan situasi di Papua yang semakin kondusif, per hari ini pemerintah akan mencabut pemblokiran internet di Papua secara bertahap. "Besok mudah-mudahan sudah ada daftar (kabupaten/kota yang layanan internetnya dibuka)," kata Menkominfo Rudiantara, pada Selasa (3/9/2019) malam.

Dugaan Keterlibatan Asing

Konflik berkepanjangan di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus 2019 lalu diduga ada keterlibatan pihak asing. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan kelompok perusuh di Papua melibatkan pihak asing dalam beberapa aksi di Papua.

"Kami sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional ya. Jadi kami harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Tito pada Minggu (1/9/2019).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: Dok Okezone/Saldi Hermanto)

Polri pun berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan intelijen untuk mengungkap peran pihak ketiga dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Polri kemudian menyatakan tokoh separatis Papua, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menjadi salah satu pihak asing yang "bermain" sebagai provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ia disebut melakukan provokasi lewat konten yang disebar di medsos.

Benny Wenda Foto: Oxford City Council

"Mem-posting konten-konten provokatif baik berupa foto, video dan narasi yang tidak benar," ujar Brigjen Dedi Prasetyo.

Wiranto menyebut aktivitas Benny Wenda ke luar negeri sangat tinggi. Benny disebut menghasut serta memberikan informasi palsu dan provokasi ke luar negeri, seakan-akan pemerintah menelantarkan Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, pemerintah mengambil kebijakan membatasi akses warga negara asing (WNA) ke Papua. Hal ini menyusul dideportasinya 4 WNA asal Australia karena ikut demo menuntut Papua merdeka. "Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Pendekatan Dialog ala Jokowi atasi Konflik Papua

Untuk mengatasi masalah di Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendekatan kemanusiaan. Jokowi meminta aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang persuasif dalam menangani masalah Papua.

Selain itu, Jokowi pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah Papua adalah dialog.

"Untuk pendekatan ke Papua, dialog dan kesejahteraan harus didahulukan. Tetapi, ada perbedaan pandangan bahwa Jokowi dan Jakarta beda," katanya di Istana Negara, 3 September 2019.

Untuk menenangkan kondisi masyarakat Papua, Jokowi sudah memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke sana, guna membuka dialog dengan kepala suku demi kemajuan dan kedamaian daerah tersebut. Meski begitu, Presiden masih belum menemukan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan.

Presiden Jokowi Santap Siang Bareng Pemenang Festival Gapura asal Papua

Selain itu, kesejahteraan jadi kunci untuk menjaga stabilitas di Bumi Cenderawasih. Jokowi ingin kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, begitu juga dengan pembangunannya.

"Saya pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik dalam bidang fisik maupun SDM agar kita semua utamanya, khususnya mama-mama, mace, pace, dan siapapun bisa lebih maju dan sejahtera," katanya, 29 Agustus 2019.

Jokowi memandang permasalahan di Papua sebagai hal kompleks. Tidak hanya soal kesejahteraan, tapi juga keamanan.

Jokowi meminta aparat keamanan untuk menindak tegas para pelaku pelanggar hukum demi menjaga ketertiban dan keamanan.

"Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis dan juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apa pun. Saya dapat laporan hukum dilakukan baik oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu," ujar Jokowi.

Sementara itu, aparat keamanan terus bekerja menjaga stabilitas di Papua dan Papua Barat usai rentetan demo. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah ke sana pada akhir Agustus 2019, untuk membuka dialog dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua guna mendinginkan situasi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: Taufik Budi)

Untuk menangani permasalahan yang ada di Papua, Panglima TNI mengatakan permasalahan itu harus diselesaikan dengan sudut pandang Papua dan komunikasi dengan cara-cara Papua. Pasalnya, tidak akan bisa memahami permasalahan-permasalahan Papua tanpa dari sudut pandang Papua.

Pada 2 September 2019, Kapolri dan Panglima kembali ke Papua dan "berkantor" di sana selama beberapa hari, guna memastikan situasi kembali kondusif.

Kapolri dan Panglima kembali akan menggelar dialog dengan tokoh agama, adat, masyarakat untuk menghentikan adanya potensi kerusuhan lanjutan.

Hadi Tjahjanto menegaskan, saat ini kondisi di Papua khususnya di Kota Jayapura dan sekitarnya aman dan kondusif. "Semua sudah aman dan kondusif. Semalam saya memantau dengan bapak Kapolri bahwa semua sudah aman. Mudah-mudahan kita segera lakukan rehabilitasi, khususnya di kota Jayapura dan seluruh kegiatan masyarakat berjalan dengan lancar," kata Hadi di Lanud Silas Papare, Jayapura, kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).

1
5

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini