nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Solusi Penanganan Papua agar Tak Bernasib Sama seperti Timor Leste

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 06:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 04 337 2100373 solusi-penanganan-papua-agar-tak-bernasib-sama-seperti-timor-leste-SXqMGCRJuu.jpg Warga Papua gelar aksi tolak rasisme (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA - Pengamat ertahanan dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Apabila gejolak di bumi cenderawasih tak ditangani secara baik dan hati-hati, maka tak menutup kemungkinan akan bernasib seperti Timor Leste 20 tahun yang lalu.

Ia menjelaskan, pemerintah harus melakukan pendekatan secara antoropologis, sosial budaya yang berlaku di Papua. Sehingga, kemarahan warga akibat adanya ucapan rasialisme ke mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu dapat segera terobati.

“Harus ada pendekatan antropologis dan sosial budaya dalam selesaikan masalah Papua,” kata wanita yang karib disapa Nuning itu kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (9/4/2019).

“Tunjukkan juga kepada dunia internasional banyaknya masyarakat Papua yang setia kepada NKRI,” ujarnya menambahkan.

Aksi Solidaritas Papua

Ia juga meminta pemerintah untuk aktif menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh adat dan agama di tanah Papua. Sebab, masyarakat di sana akan manut ketika mendengar masukan dari mereka. Bahkan, diskusi dengan kelompok separatis pun perlu dilakukan agar mereka kembali ke pangkuan bumi pertiwi.

“Dialog terbuka masyarakat Papua baik yang setia kepada Pemerintah RI maupun yang melakukan separatisme atau yang menunjukkan itikad berseberangan dengan pemerintah Indonesia,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Nuning, kepolisian pun harus berani menindak pelaku pengrusakan fasilitas umum dan beberapa objek vital yang ada di Papua. Sehingga, bagi siapapun di negeri ini yang menciptakan kerusuhan, mendapat perilaku yang sama di mata hukum.

“Strategi preventive detention wajib diterapkan di Papua, jika terlibat warga sipil non bersenjata tetapi pro gerakan tersebut,” kata Nuning.

Ia mendukung langkah pemerintah yang terus mengirim pasukan TNI ke sana. Sebab, peran TNI sangat dibutuhkan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat secara humanis.

“Doktrin TNI untuk membantu masyarakat Papua dijalankan sepenuhnya oleh para prajurit di lapangan dalam kerangka operasi teritorial dalam aspek pembinaan dan penggalangan. Apa yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai suatu dinamika relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Keberanian pimpinan TNI didukung pihak Polri merupakan kunci keberhasilan meredam berbagai hoaks,” kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini