nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tahan Bupati Muara Enim Ahmad Yani

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 01:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 04 337 2100362 kpk-tahan-bupati-muara-enim-ahmad-yani-6U2MZMqb1y.JPG Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani kenakan rompi oranye tertunduk lesu usai menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menahan Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani (AYN), setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019.

Selain AYN, KPK juga menahan dua tersangka lainnya dalam kasus ini. Keduanya yakni, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM) serta‎ pihak swasta Robi Okta Fahlefi (ROF).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, ketiganya ditahan di tiga rutan yang berbeda. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan untuk memudahkan proses penyidikan.

“Ahmad Yani rutan Polres Jakarta Pusat, ROF rutan Polres Jaktim dan Elvin di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,” kata Febri kepada wartawan, Rabu (9/4/2019).

Konpers OTT KPK

Awalnya, Ahmad Yani diduga menerima suap Rp500 juta yang telah ditukar menjadi 35.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut berasal dari pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

Uang tersebut diduga merupakan bagian commitment fee 10 persen dari 16 paket proyek Dinas PUPR dengan nilai total sekira Rp130 miliar yang akan dikerjakan oleh perusahaan milik Robi Okta Fahlefi, PT Enra Sari.

Selain penyerahan uang USD35.000, tim KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp13,4 miliar sebagi fee yang ‎diterima bupati dari berbagai paket pengerjaan di lingkungan Kabupaten Muara Enim.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini