nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sumpah di Bawah Alquran untuk Kepentingan Politik Dinilai Pelecehan Agama

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 01:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 04 337 2100358 sumpah-di-bawah-alquran-untuk-kepentingan-politik-dinilai-pelecehan-agama-AH1prAVz4J.jpg Ketum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto (Foto: DPP Partai Golkar)

JAKARTA - Forum Perkumpulan dan Komunikasi Ormas Islam (FPKOI) mengecam keras tindakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang melakukan sumpah di bawah Alquran kepada para pengurus DPD Partai Golkar se-Jawa Barat untuk kepentingan dukungan jabatan kekuasaan. 

"Kami tidak peduli dengan dinamika internal partai politik manapun. Namun tatkala sudah ada politisasi agama, atas nama jihad kami akan melawan tindakan pelecehan tersebut," ucap salah satu Koordinator Forum Perkumpulan dan Komunikasi Ormas Islam, Ustadz Abdul Manan Rifai dari Lembaga Dakwah NU, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Sumpah di Bawah Alquran, Airlangga dan Dedy Mulyadi Mencederai Islam

Ustadz Abdul Luthfi menegaskan, politisasi agama yang pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta, Pemilu 2019, dan kini berlanjut di Partai Golkar, harus dihentikan. Tidak boleh menyebar ke berbagai dimensi kehidupan lainnya. 

"Jangan biarkan agama dijadikan alat pembenaran demi ambisi kekuasaan, yang pada akhirnya justru melahirkan perpecahan bagi umat Islam sendiri," kata dia.

Baca juga: Agung Laksono: Pengambilan Sumpah di Bawah Alquran Bukan Aturan DPP Golkar

"Islam yang sejatinya bicara masalah haq dan bathil, malah melebar untuk kepentingan politik yang kebenarannya sangat semu. Akhirnya agama dijadikan komoditas politis, hal yang suci menjadi justifikasi," tuturnya.

FPKOI lantas menuntut tigal hal. Pertama, permintaan maaf terbuka dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kedua, menarik kata laknat yang terdapat dalam sumpah, karena sudah melampaui kapasitas dan bukan hak manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Ketiga, meminta Kapolda Jawa Barat menindaklanjuti kasus pelecehan agama ini secara hukum.

"Jangan biarkan kesalahan besar dalam praktik beragama seperti ini menjadi pemakluman di kemudian hari. Politisasi agama seperti ini tak boleh terulang kembali," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini