nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kronologi OTT Bupati Muara Enim Terkait Suap Proyek Jalan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 04 September 2019 00:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 04 337 2100349 kronologi-ott-bupati-muara-enim-terkait-suap-proyek-jalan-0y1McNGm60.JPG Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim dan Palembang, Sumatera Selatan pada Senin, 3 September 2019.‎ OTT tersebut diduga terkait suap sejumlah proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Dala‎m OTT tersebut KPK mengamankan empat orang. Empat orang tersebut yakni, Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM), pihak swasta Robi Okta Fahlefi (ROF), serta Staf Robi, ERA.‎

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membeberkan kronologi tangkap tangan tersebut. Awalnya, tim mendapat informasi akan adanya penyerahan uang sebagai bagian dari komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek yang didapatkan oleh perusahaan Robi. Rencananya, akan ada penyerahan uang dari Robi untuk Bupati Ahmad Yani melalui Elfin Muhtar.‎

"Pada 2 September 2019 sekitar pukul 15.30 tim melihat ROF bersama staffnya bertemu EM yang didampingi stafnya duduk bersama di sebuah Restoran Mie Ayam di Palembang," kata Basaria saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

Ilustrasi Koruptor

Kemudian, sekira pada pukul 15.40 WIB, tim melihat telah terjadi dugaan penyerahan uang dari Robi kepada Elfin ditempat tersebut. Setelah penyerahan uang terlaksana, sekira pukul 17.00 WIB, tim mengamankan Elfin dan Robi beserta staf masing- masing serta menyita uang sejumlah 35.000 dolar Amerika.

Secara paralel, pukul 17.31 WIB, tim KPK mengamankan Bupati Muara Enim Ahmad Yani di kantornya. KPK pun turut mengamankan beberapa dokumen dalam operasi senyap tersebut.

"Setelah melakukan pengamanan di Rumah dan ruang kerja ROF, ruang kerja EM serta ruang kerja Bupati, tim kemudian membawa tiga orang ke Jakarta sekitar pukul 20.00 dan Bupati pada 3 September 2019 pukul 07.00 pagi. Tim kemudian melakukan pemeriksaan awal di Gedung Merah Putih KPK‎," imbuhnya.

Setelah melakukan gelar perkata, KPK menetapkan Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani (AYN) sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019.

Selain Ahmad Yani, KPK juga menetap dua tersangka lainnya dalam kasus ini. Keduanya yakni, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM) serta‎ pihak swasta Robi Okta Fahlefi (ROF).

Gedung Merah Putih KPK

Ahmad Yani diduga menerima suap Rp500 juta yang telah ditukar menjadi 35.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut berasal dari pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

Uang tersebut diduga merupakan bagian commitment fee 10 persen dari 16 paket proyek Dinas PUPR dengan nilai total sekira Rp130 miliar yang akan dikerjakan oleh perusahaan milik Robi Okta Fahlefi, PT Enra Sari.

Selain penyerahan uang USD35.000, KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan lainnya yang sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp13,4 miliar sebagi fee yang ‎diterima bupati dari berbagai paket pengerjaan di lingkungan Kabupaten Muara Enim.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini