Konflik Papua, Presiden Tegaskan Pendekatan Dialog

Angelina Donna, Okezone · Selasa 03 September 2019 18:39 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 03 337 2100225 konflik-papua-presiden-tegaskan-pendekatan-dialog-74kOhsTZ3g.jpg Foto: Biro Pers Setpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sejak awal pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah di Papua adalah dialog dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal ini diungkapkan Jokowi menanggapi konflik Papua yang diwarnai berbagai demonstrasi dan kerusuhan dalam beberapa waktu terakhir.

“Tujuannya adalah membangun sebuah trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019) dalam pertemuan dengen sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Baca Juga: Kerusuhan di Papua, Jokowi : Semuanya Rugi

Untuk itu, ia kerap melakukan kunjungan ke Papua, minimal dua hingga tiga kali dalam setahun. Selama kurun waktu lima tahun, Jokowi telah berkunjung ke Papua sebanyak dua belas kali.

Ia menjelaskan, pemerintah juga membangun pos perbatasan yang lebih bagus dan lebih besar sehingga memberi kebanggaan bagi masyarakat Papua.

Terkait penanganan konflik Papua, dirinya melihat ada perbedaan persepsi di masyarakat Papua soal penanganan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai masalah di Papua.

“Untuk pendekatan ke Papua, dialog dan kesejahteraan harus didahulukan, tetapi ada perbedaan pandangan bahwa Jokowi dan Jakarta beda,” ujarnya.

Jokowi

“Berbedanya ini yang masih dicari dan saya sambungkan,” imbuh Jokowi.

Ia menambahkan pemerintah juga telah memberikan saham Freeport yang jelas kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat Papua bisa menikmati hasil sumber daya alam yang ada.

Jika ada anggapan bahwa pemerintah mengambil banyak dari Papua itu adalah anggapan yang salah. Sebab, pemerintah mendapatkan Rp26 triliun dari Freeport dan Bintuni. Sebaliknya, pemerintah menganggarkan di APBN (DAU dan DAK) sebesar Rp92 trilliun.

Ia juga menegaskan pemerintah akan memastikan pelaksanan otsus dan penggunaan dana otsus agar lebih tepat sasaran, apalagi sebenarnya sudah ada kepercayaan dari masyarakat.

“Trust itu sudah ada, sekitar 90 persen dari masyarakat Papua percaya pada pemerintah. Hanya karena satu kata saja kejadian seperti kemarin. Membangun kepercayaan itu tidak dalam sehari dua harı,” tandasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini