nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto: Tak Ada Tempat untuk Referendum Papua-Papua Barat!

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 03 September 2019 16:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 03 337 2100172 wiranto-tak-ada-tempat-untuk-referendum-papua-papua-barat-BZIPDvbkVb.jpg Menko Polhukam, Wiranto (foto: Reza/Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tidak ada tempat lagi bagi kelompok yang menyerukan referendum untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat.

Menurut Wiranto, keinginan referendum kemerdekaan Papua dan Papua Barat dihembuskan oleh pihak yang tidak mengerti apa yang sudah dikerjakan pemerintah selama ini. Terlebih, keinginan tersebut bertentangan dengan hukum Internasional.

"Kalau bicara referendum, maka sebenarnya hukum Internasional sudah tak ada lagi tempat untuk Papua, Papua Barat kita suarakan referendum," kata Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 Baca juga: Fadli Zon Yakin Tri Susanti Tak Berbuat Rasisme ke Mahasiswa Papua

Menurut Wiranto, dalam perspektif hukum Internasional, referendum bukan ditujukan untuk wilayah yang sudah merdeka seperti Papua dan Papua Barat. Ia mengambil contoh Timor Timur yang masuk dalam wilayah non governing territories. Kondisi wilayah seperti itu masih memungkinkan untuk referendum.

"Papua, Papua Barat sudah pernah referendum di tahun 60-an atau tepatnya di tahun 1969. Itu sesuai prinsip piagam PBB sudah dilakukan jajak pendapat didukung sebagian besar anggota PBB. Lalu muncul resolusi 25 24 yang sah bahwa Papua, Papua Barat waktu itu Irian Barat, sah sebagai wilayah NKRI, bulat, sah dan didukung oleh banyak negara oleh keputusan PBB," tegas Wiranto.

Wiranto menegaskan, keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI tidak bisa ditinjau kembali. Dengan demikian, Wiranto menegaskan bahwa referendum kemerdekaan Papua dan Papua Barat sudah tidak bisa lagi dilakukan.

 Baca juga: Pembatasan Internet di Papua Akan Normal pada 5 September

"Keputusan PBB itu enggak bisa bolak balik ditinjau kembali diganti lagi enggak bisa. Sehingga jalan untuk ke sana sebenarnya tidak ada lagi," tegasnya.

Sekadar informasi, unjuk rasa yang berakhir kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat mulanya dipicu oleh kasus dugaan rasisme di Surabaya. Pada perkembangannya, polisi dan pemerintah mensinyalir ada penumpang gelap di balik kerusuhan yang terjadi.

Penumpang gelap yang dimaksud ialah mereka yang menyisipkan tuntutan referendum kemerdekaan Papua dan Papua Barat ditengah aksi protes menuntut hukuman untuk pelaku rasis. Bendera bintang kejora juga tampak sudah berkibar di seberang Istana Merdeka Jakarta pada saat unjuk rasa beberapa waktu lalu.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini