nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembatasan Internet di Papua Akan Normal pada 5 September

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 03 September 2019 16:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 03 337 2100147 pembatasan-internet-di-papua-akan-normal-pada-5-september-Q6nMoMWB4b.jpg Menko Polhukam, Wiranto saat menggelar jumpa pers (foto: Okezone.com/Reza)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan pembatasan akses internet di Papua rencananya akan dibuka pada Kamis (5/9/2019) dengan catatan situasi kemanan sudah kondusif.

Wiranto mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait situasi terkini di Papua.

 Baca juga: Polri Ungkap Peran Benny Wenda Terkait Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Menurut dia, saat ini eskalasi hasutan mengenai konflik Papua sudah menurun atau terbilang hampir tidak ada. Secara umum kondisi teritorial Papua sudah cukup stabil. Namun demikian, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan koneksi internet seperti sediakala.

"Dari analisis keamanan, kita masih butuh waktu sebentar saja, jadi tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul-betul kondusif kita buka kembali," kata Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, pelemotan akses internet tidak mematikan akses masyarakat secara keseluruhan. Menurut dia pengguna media sosial dapat tetap berkirim pesan lewat WhatsApp tetapi tidak bisa mendownload gambar. Wiranto menegaskan pelemotan internet disebabkan karena adanya kerusuhan.

 Baca juga: Fadli Zon Usul Jokowi Berkantor di Papua Agar Situasi Tetap Terkendali

"Nah saya kemarin sampaikan bahwa pelemotan ini karena reaksi dari satu kondisi. Kondisi yang terjadi membahayakan keamanan nasional. Mengapa? Karena banyak yang nimbrung, banyak yang campur tangan, banyak yang menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan mengacaukan keadaan itu," ujarnya.

Tingginya eskalasi hoaks dan hasutan mengenai kerusuhan dan konflik Papua menyebabkan kondisi keamanan menjadi tidak stabil. Pemerintah kesulitan untuk mengatasi hal itu. Karena itulah, kata Wiranto, pemerintah melemotkan internet. Kebijakan ini disebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Maka sesuai dengan UU yang ada kita mohon maaf masyarakat sebagian daerah kita lemotkan dulu. Kapan ini dicabut? Saya katakan kalau ada laporan di sana sudah kondusif sudah berkurang haustan hoaks, detik itu juga kita akan cabut," pungkas Wiranto.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini