nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahfud MD Pastikan Kewenangan Pemindahan Ibu Kota di Tangan Presiden

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 02 September 2019 21:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 02 337 2099805 mahfud-md-pastikan-kewenangan-pemindahan-ibu-kota-di-tangan-presiden-Gpt5FFOqli.jpg Mahfud MD (foto: Okezone)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menerangkan, kewenangan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud MD tak ingin ikut terlibat dalam perdebatan pemindahan ibu kota. Namun, ia memastikan pemindahan ibu kota tak harus mengubah undang-undang.

"Menurut kami soal ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adalah biasa dalam demokrasi. Dan justru itu mempersehat demokrasi kita," kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

 Baca juga: Keluarga Hashim Djojohadikusumo Kelola 220 Ribu Hektar Lahan di Ibu Kota Baru

"Yang jelas menurut hukum tata negara yang punya hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota di dalam keadaannya seperti sekarang ini adalah Presiden," tambahnya.

Menurut Mahfud, tidak ada aturan yang melarang Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota sebelum mengubah undang-undang.

"Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan UU baru atau perubahan terhadap UU yang sudah ada," paparnya.

Ia menyakini bahwa selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan perencanaan ini, maka pemindahan ibu kota bisa terlaksana dengan baik.

 Baca juga: Ibu Kota Negara Baru Berada di Zona Rendah Ancaman Bencana

"Menurur kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan UU memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah," imbuhnya.

Mahfud menerangkan, persoalan hukum tata negara dan politik harus dipisahkan. Meski demikian, ia tak menampik ada pakar hukum tata negara yang punya pendapat politik dalam memberikan pandangannya terhadap persoalan negara tersebut.

"Itu adalah hak pribadinya sebagai warga negara. Tapi kalau dari keahliannya itulah cara membedakan antara politik dan hukum," tandasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini