Anggota Terpilih Ingin DPD Punya Kewenangan Lebih Luas

Fahreza Rizky, Okezone · Minggu 01 September 2019 18:38 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 01 337 2099315 anggota-terpilih-ingin-dpd-punya-kewenangan-lebih-luas-uknyJoxlHC.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih dari Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha mengatakan kewenangan DPD perlu diperluas. Misalnya, dalam hal legislasi, memiliki wewenang penyusunan dan penetapan rancangan undang-undang (RUU).

Rachman menuturkan, selama ini DPD hanya berfungsi memberikan pertimbangan saat proses penyusunan dan pengesahan RUU. Ia ingin, ke depannya, DPD tidak hanya memberikan pertimbangan, namun juga ikut dalam proses legislasi dan penentuan para pimpinan lembaga negara.

“Kami ingin agar DPD mempunyai kewenangan yang lebih besar seperti dalam hal penyusunan Rancangan Undang-undang. Dalam penyusunan RUU, selama ini DPD hanya selalu memberikan pertimbangan, tapi pertimbangan itu tidak selalu diakomodir,” kata Abdul Rachman, Minggu (1/9/2019).

Ilustrasi

Dia mengakui perluasan kewenangan DPD ini tidak mudah untuk direalisasikan. Perlu ada perubahan atau amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan lebih kepada DPD dibanding sebelumnya.

“Perlu dilakukan amandemen konstitusi, sehingga kewenangan DPD tidak lagi hanya memberikan pertimbangan, namun juga menyusun sebuah undang-undang,” tuturnya.

Dengan kewenangan lebih luas itu, ia yakin aspirasi daerah bisa lebih tersalurkan di kancah nasional. Pasalnya DPD saat ini lebih merepresentasikan daerah dibanding DPR RI, karena anggota DPD dipilih oleh masyarakat di satu provinsi tanpa dibatasi oleh daerah pemilihan (dapil) seperti yang terjadi di DPR RI.

Baca Juga : Kapolri Ungkap Kelompok Perusuh di Papua Libatkan Pihak Asing

Baca Juga: Pangdam Jaya: Kita Semua Bersaudara, Papua Bagian NKRI

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 136 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dalam periode 2019-2024.

Mereka berasal dari 34 provinsi. Di mana mereka bukan berasal dari partai politik melainkan maju dengan latar belakang independen. Anggota terpilih ini akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini