nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kritik Hasil Tes CPNS, Dosen Unsyiah Dilaporkan ke Polisi oleh Dekan

Windy Phagta, Jurnalis · Minggu 01 September 2019 16:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 01 337 2099292 kritik-hasil-tes-cpns-dosen-unsyiah-dilaporkan-ke-polisi-oleh-dekan-9Li5tGJ93G.jpg Dosen FMIPA Unsyiah, Saiful Mahdi jadi tersangka gara-gara mengkritisi hasil tes CPNS di kampusnya (Facebook)

BANDA ACEH – Seorang dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr Saiful Mahdi dilaporkan ke polisi usai mengomentari hasil tes CPNS 2019 di grup internal kampus. Dia dituduh mencemarkan nama baik.

Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Dr Taufik Saidi ke Polresta Banda Aceh, karena mengkritisi hasil tes CPNS untuk formasi dosen Fakultas Teknik. Saiful sudah tetapkan sebagai tersangka pelanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, mengatakan, Saiful Mahdi mengomentari hasil tes CPNS Fakultas Tekni di grup WhatsApp internal kampus “Unsyiah KITA” yang beranggotakan 100 dosen Unsyiah, pada Maret 2019.

Di grup itu, Saiful Mahdi berkomentar “Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.”

whatsapp

Syahrul menilai, Saiful Mahdi hanya ingin menyampaikan pendapatnya terhadap hasil tes CPNS dosen Unsyiah 2019 terutama di Fakultas Teknik yang dinilai janggal, sesuai hasil analisa berdasarkan ilmu statistik yang dia geluti.

“Saiful Mahdi tidak berniat untuk mencemarkan nama baik seseorang, namun untuk kepentingan umum semata. Namun, Dekan Fakultas Teknik malah melaporkan Saiful Mahdi dengan tuduhan pencemaran nama baik,” kata Syahrul di Banda Aceh, Minggu (1/9/2019).

Usai dilaporkan ke polisi, Saiful Mahdi yang merupakan alumnus program S3 di Cornell University, Amerika Serikat telah diperiksa oleh kepolisian di Polresta Banda Aceh. Dia dijadikan tersangka dan dijerat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Sebelum bergulir ke kepolisian, Saiful Mahdi sempat diadukan oleh Taufik Saidi ke Senat Unsyiah pada 18 Maret lalu. Saiful lalu dipanggil oleh oleh komisi F Senat Unsyiah untuk diminta klarifikasi.

“Tidak pernah ada sidang etik terhadap Saiful Mahdi oleh Senat Universitas Syiah Kuala,” kata Syahrul.

 Rektor Unsyiah Samsul Rizal

Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal (Foto Unsyiah)

Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal lalu mengirim surat kepada Saiful Mahdi perihal Teguran Pelanggaran Etika Akademik pada 6 Mei 2019, meminta Saiful menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pimpinan Fakultas Teknik dan disampaikan melalui grup WA “Unsyiah KITA” dan “Pusat Riset dan Pengembangan” dalam waktu 1 x 24 jam sejak surat terima.

Kemudian, pada 15 Mei 2019, Saiful Mahdi membalas surat tersebut yang isinya menyatakan keberatan dengan teguran dari Rektor Unsyiah, karena dia merasa tidak pernah menjalani sidang etik di Senat. Surat yang ditujukan langsung Samsul Rizal itu juga ditembuskan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) di Jakarta.

Dari masalah internal kampus, kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum. Saiful Mahdi dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Dia mendapatkan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada 30 Agustus lalu.

Kasus yang menjerat Saiful Mahdi sontak mendapat sorotan dari warga di Aceh. Mereka menggalang gerakan solidaritas untuk Saiful dengan mengusung tagar #SaveSaifulMahdi, karena menganggap ini adalah kriminalisasi dan upaya membungkam kritik oleh otoritas kampus.

Syahrul menyebutkan LBH Banda Aceh akan mendampingi seluruh proses hukum yang dihadapi Saiful Mahdi sebagai bentuk perjuangan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), salah satunya kebebasan dalam berpendapat baik masyarakat umum maupun terhadap insan akademik.

“Perilaku seperti ini adalah bentuk pembungkaman insan-insan kritis dalam dunia akademik. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil Aceh untuk berjuang bersama-sama dalam masalah ini sebagai bentuk dukungan kita bersama terhadap kebebasan mimbar akademik,” tutur Syahrul.

Menurutnya, kampus semestinya menjadi laboratorium kebebasan dan pengembangan demokrasi juga penjamin HAM. Serta menjadi laboratorium pengamanan kepada insan-insan kritis terutama menjadi benteng utama perlindungan upaya kriminalisasi terhadap insan akademis baik dosen, peneliti, dan mahasiswa.

“Sebagai rakyat Aceh, kita ingin melihat Unsyiah menjadi kampus yang kritis dan peduli kepada rakyat Aceh,” ujar Syahrul.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini