nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Delik Penghinaan terhadap Presiden Menghindari Politisasi Hukum

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2019 11:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 31 337 2098932 delik-penghinaan-terhadap-presiden-menghindari-politisasi-hukum-GQcDwe9BwC.jpg Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji (foto: Ist)

JAKARTA - Munculnya rumusan pasal penghinaan terhadap Presiden pada Rancangan KUHP tidak perlu dikhawatirkan. Menurut, pakar hukum Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji format pasal penghinaan ini sangat moderat dan masih dalam batasan dan dinamika prinsip hukum pidana.

"Bahkan pada negara-negara dengan sistem demokrasi yang liberal, baik sistem hukum pidana bercorak common law maupun civil law, selalu dicantumkan 'Guarding Law for Protection of State', yaitu ketentuan tentang perlindungan terhadap simbol-simbol kenegaraan, termasuk Kepala Negara," kata Indriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Sabtu (31/8/2019).

Baca Juga: Wanita Penghina "Jokowi Mumi" Diperiksa sebagai Tersangka 

Hanya saja, kata dia, yang berbeda adalah tentang tata pola penempatan pada Bab Keamanan Negara (Security of State) ataukah pada Bab Ketertiban Umum (Public Order).

"Pemerintah sudah menjalankan amanat Putusan MK, yakni memperbaiki redaksional delik sehingga jauh dari makna Haatzaai Artikelen (Pasal Penabur Kebencian) yang tidak demokratis sifatnya," tuturnya.

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Dia menambahkan, secara hukum pidana, Tim Rancangan KUHP sudah benar merumuskan delik dengan tidak mencantumkan unsur ridicule (cemooh), hatred (kebencian) and contempt (penghinaan) yang mengandung di dalamnya sebagai rumusan unsur yang tidak demokratis sifatnya, sehingga pernyataan-pernyataan yang dilakukan dengan cara keras tapi obyektif dan konstruktif adalah tidak dijadikan dasar pemidanaan.

"Karena itu, rumusan Tim RKUHP terhadap ketentuan menyerang kehormatan, martabat dan harkat Presiden tetap berbasis delik yang demokratis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Bahkan dirumuskan pula sebagai delik aduan sehingga bisa terhindar dari politisasi hukum," urainya.

Baca Juga: Tersangka Pengancam Penggal Kepala Jokowi Nikah di Balik Jeruji Besi Penjara 

"Rumusan Pasal Tim RKUHP sudah tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip demokratis dan HAM, sehingga tetap menjaga hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapatnya secara bebas, walaupun dipahami juga bahwa tidak ada suatu legitimasi adanya kebebasan absolut sec universal," tutup Indriyanto.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini