nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hutan Bukit Soeharto dan Dilema Ibu Kota Baru di Kutai Kartanegara

M Fitriadi, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2019 09:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 30 337 2098583 hutan-bukit-soeharto-dan-dilema-ibu-kota-baru-di-kutai-kartanegara-A4QaJEv5pD.jpg Ilustrasi ibu kota baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Twitter @jokowi)

KUTAI KARTANEGARA – Dipilihnya dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai ibu kota negara (IKN) tentunya memberikan dampak positif terhadap pembangunan di sana.

Namun, tidak sedikit warga Kaltim yang mengkhawatirkan dampak negatif dari arus urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang akan merusak Kawasan Pelestarian Alam Tahura (Taman Hutan Rakyat) Bukit Soeharto yang memang berada tepat di dua kabupaten tersebut.

Baca juga: Ibu Kota Baru Berpusat di Kecamatan Sepaku dan Samboja 

Sejumlah warga Kaltim, baik yang ditemui secara langsung maupun melalui media sosial, menyuarakan kekhawatiran rusaknya hutan yang memiliki total luas area 61.850 hektare tersebut.

Infografis lipsus ibu kota baru. (Foto: Okezone)

Seperti diungkapkan akun Instagram @novahairi, "Liat aja endingnya paling nanti perlahan hutan habis dibabat." Begitu juga akun @kzym_exe, "RIP Hutan."

M Hidayat, warga kota Tenggarong, Kukar, yang ditemui Okezone, mengungkapkan kekhawatiran berubah fungsinya Hutan Bukit Soeharto menjadi kawasan permukiman penduduk.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jaringan Internet Jadi Masalah 

"Kita lihat saja sekarang, sebagian kawasan hutan sudah banyak warung-warung dan perumahan penduduk, apalagi nantinya menjadi ibu kota negara, tentunya kerusakan hutan tidak bisa dihindari," katanya.

Saat ini di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang membelah kawasan Tahura Bukit Soeharto dari kilometer 38 hingga 69 sudah banyak berdiri warung-warung, permukiman, dan kebun milik penduduk. Bahkan, terindikasi adanya tambang batu bara ilegal yang beroperasi.

Sementara akademisi dari Universitas Kutai Kartanegara, Toni Kumayza, mengatakan sangat memahami apa yang menjadi kekhawatiran warga Kaltim terkait rusaknya Hutan Bukit Soeharto yang menjadi hutan pendidikan.

Menurut dia, perlu ada ketegasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat untuk berkomitmen menjaga hutan lindung tersebut.

Baca juga: Ridwan Kamil Nilai Ibu Kota Baru Terlalu Luas 

"Perlu sikap tegas. Siapa pun tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam wilayah Hutan Bukit Soeharto. Karena satu saja memulai membangun maka yang lain akan ikut-ikutan," ujarnya.

Infografis lipsus ibu kota baru. (Foto: Okezone)

Sementara Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengingatkan kepada aparatur di bawahnya, mulai organisasi perangkat daerah, camat, hingga lurah, segera mempersiapkan langkah awal dengan menghimpun data-data, baik batas wilayah maupun jumlah penduduk.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Merasa Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Ibu Kota di Kaltim 

"Terutama peta batas yang masuk dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto, karena di sana ada beberapa wilayah yang menjadi kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hutan pendidikan. Jangan sampai nantinya data yang disajikan salah sehingga Hutan Bukit Soeharto malah rusak," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini