nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Serahkan 3.800 Sertifikat Tanah untuk Warga Purworejo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2019 19:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 29 337 2098300 jokowi-serahkan-3-800-sertifikat-tanah-untuk-warga-purworejo-StaHo8LuOs.jpg Presiden Jokowi (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.800 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Purworejo, Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat dilakukan di Gelanggang Olahraga (GOR) W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, Kamis (29/8/2019).

Kepala Negara menjelaskan, pemerintah berupaya keras agar seluruh rakyat Indonesia memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah dijalankan pemerintah.

"Dulu (dalam) satu tahun itu produksi sertifikat di seluruh Indonesia 500-600 ribu per tahun. Tahun ini 9 juta. Coba sudah berapa kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya masyarakat segera pegang sertifikat," ujarnya dalam keterangan tertulis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

Baca Juga: Terbang ke Yogya, Jokowi Tinjau Bandara hingga Bagi Sertifikat Tanah 

Jokowi optimistis di 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat. Untuk itu, ia mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat bekerja melayani rakyat dengan lebih baik dan cepat.

"BPN kerjanya ya pagi, siang, dan malam. Pontang-panting. Ya itu memang harus karena pelayanan kepada masyarakat sekarang ini harus cepat. Jadi, target kita di 2025 nanti sertifikat seluruh Indonesia harus selesai," tuturnya.

Presiden Jokowi  

Ia mengungkapkan pada 2015 seharusnya sertifikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta yang sesuai dengan jumlah bidang tanah yang ada. Namun kenyataannya, saat itu baru tercatat sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.

Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. Hal itulah yang memicu banyaknya sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Setiap saya ke kampung, ke desa, atau ke daerah yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah, di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum selesai," ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Jajarannya Perbaiki Regulasi Tata Kelola Impor Sampah

Presiden menegaskan kepemilikan sertifikat tersebut atas lahan atau tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Untuk Jawa Tengah sendiri, diperkirakan terdapat 21.782.201 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan sertifikat sebanyak 12.587.745 buah yang artinya masih terdapat 9.194.456 (42,21%) bidang tanah lainnya yang masih belum bersertifikat.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, yang memberikan laporan dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya berupaya keras mengejar target penerbitan sertifikat di Jawa Tengah. Pihaknya memperkirakan pada 2023 seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat.

"Tahun 2023 seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Tengah direncanakan sudah terdaftar," ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut ialah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini