nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Selesaikan 77 RUU dalam 5 Tahun

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2019 14:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 29 337 2098137 dpr-selesaikan-77-ruu-dalam-5-tahun-lG9Vp6UPNL.jpg Ilustrasi Paripurna DPR (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan bila selama Tahun Sidang 2018-2019 pihaknya telah membahas dan menyetujui bersama pemerinyah sebanyak 15 Rancangan Undang-Undangan (RUU) yang menjadi undang-undang.

"Selama tahun sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama presiden sebanyak 15 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Bamsoet dalam Rapat Paripurna ke V DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dalam rangka HUT ke-74 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Dengan demikian, lanjut Bamsoet, secara keseluruhan RUU yang telah diselesai dibahas dari awal periode 2014-2019 hanya berjumlah 77 RUU. Dikatakan Bamsoet, pada tahun kelima atau tahun terakhir periode keanggotaan DPR RI masih ada 12 RUU yang masih dalam tahap penyusunan.

"Tediri dari 7 RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR, 2 RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi, dan 3 RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I atau menunggu Surpres (surat presiden)," katanya.

Baca Juga: Usul Pemangkasan Anggaran DPR Bisa Ciptakan Efisiensi dan Efektivitas 

Bamsoet menyebut, terdapat 36 RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I; dan RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 RUU.

DPR 

Dijelaskannya, dari 15 RUU yang selesai dibahas, 10 RUU di antaranya mengenai pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain.

Baca Juga: Evita Nursanty: Pusat Data dengan Tingkat Confidentiality Tinggi Wajib Berada di Indonesia 

Di samping itu, Bamsoet menuturkan bila RUU pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan negara lain yang telah selesai dibahas di DPR. Bahkan, RUU bidang pertahanan dan bidang hukum, yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana juga sudah selesai.

“Aspek pertahanan merupakan faktor penting guna menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kerja sama di bidang pertahanan diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara, sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan negara,” ujar Bamsoet.

Untuk di bidang hukum, perjanjian ekstradisi menurut Bamsoet akan mendukung penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Terakhir, politikus Golkar ini menjelaskan, pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPR dan dalam pelaksanaannya, pembentukan undang-undang dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara DPR dan Presiden.

“Pembahasan juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk RUU tertentu. Sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan Presiden, merupakan faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi,” tutur Bamsoet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini