Kepala Cabang Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Suap Jembatan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 29 Agustus 2019 12:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 29 337 2098069 kepala-cabang-waskita-karya-diperiksa-kpk-terkait-suap-jembatan-GkJgpRNzwT.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Dok Okezone.com)

JAKARTA – Kepala Cabang Riau Divisi Regional I PT Waskita‎ Karya (Persero), Sanusi Hasyim, kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini. Sedianya, Sanusi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Sanusi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan‎ Waterfront City di Kampar, tahun anggaran 2015-2016. Dia diperiksa untuk penyidikan‎ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Gedung KPK. (Foto : Dok Okezone.com)

Dua tersangka tersebut ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AND) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.


Baca Juga : KPK Periksa Kepala Cabang Waskita Karya Terkait Korupsi Pembangunan Jembatan

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Baca Juga : KPK Periksa Pejabat Adhi Karya soal Korupsi Pembangunan Jembatan di Riau

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini