nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menhan Sebut Pemindahan Ibu Kota Telah Melalui Kajian Strategis

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2019 10:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 29 337 2098014 menhan-sebut-pemindahan-ibu-kota-telah-melalui-kajian-strategis-Yxdb2gfDCC.jpg Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu Pimpin Rapat Terbatas Pembahasan Pemindahan Ibu Kota terkait Aspek Pertahanan Negara (foto: Biro Humas Setjen Kemenhan RI/Ist)

JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memimpin rapat terbatas membahas pemindahan ibu kota terkait aspek pertahanan negara. Rapat tersebut digelar di Kantor Kemhan, Jakarta, pada Rabu 28 Agustus 2019. Rapat tersebut diikuti jajaran pejabat eselon I Kemhan.

Menurut dia, pemindahan ibu kota sebenarnya merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi keputusan Presiden RI Joko Widodo. Beberapa negara pernah melakukan hal serupa seperti Amerika Serikat, Turki, Brazil dan Australia.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi: Masih Tunggu Kajian 

Bagi Kemhan, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) telah memenuhi kriteria sebagaimana kajian strategis yang telah dilakukan pihaknya. Namun hal ini masih memerlukan kajian yang komprehensif seperti rencana pemindahan satuan-satuan ataupun mako-mako TNI selama satuan-satuan tersebut mampu melindungi ibukota. Sedangkan untuk kendali komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir yang sudah ada.

 

"Pertimbangan strategis pemindahan unsur-unsur Kemhan untuk pengamanan ibukota di Kaltim, secara umum memenuhi standar kekuatan dan kemampuan pertahanan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden yaitu pembangunan di bidang pertahanan," kata Ryamizard dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (29/8/2019).

Ryamizard menjelaskan, tidak hanya di wilayah Jawa sebagai Jawa sentris saja, akan tetapi seluruh wilayah Indonesia atau Indonesia sentris. Tentunya hal ini juga memerlukan pembangunan-pembangunan kekuatan, potensi pertahanan dan industri pertahanan, termasuk didalamnya konsep tata ruang Kemhan yang lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan pengaturan tata ruang, wilayah dan penggunaan lahan yang teratur dan tepat guna maka perlu dibentuk tim perumus yang terdiri dari semua Unit Organisasi (UO) Kemhan.

"Mengingat rencana penempatan ibu kota berada pada lokasi strategis berada di tengah Indonesia, Kaltim memiliki infrastruktur yang relatif lengkap baik darat, laut dan udara serta memiliki resiko bencana yang minimal," urai dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memutuskan Ibu Kota akan dipindah ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yakni di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Berdasarkan hasil kajian Bappenas, butuh sekira Rp466 triliun untuk proses pemindahan serta pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Uang Rp466 triliun tersebut rencananya bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta.

Baca Juga: Soal Ibu Kota Pindah, Sandiaga: Santai Aja Bro

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini