nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemindahan Ibu Kota Dinilai Sejalan dengan Konstitusi

Achmad Fardiansyah , Okezone · Rabu 28 Agustus 2019 21:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 28 337 2097880 pemindahan-ibu-kota-dinilai-sejalan-dengan-konstitusi-yl8YLlgydy.jpg Lokasi Ibu Kota baru (Foto: @jokowi)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartenagara tepat. Pemindahan Ibu Kota itu merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern.

Fahri tak memungkiri ada konsekuensi dari pemidahan Ibu Kota secara teknis. Di mana, seluruh lembaga negara utama harus ikut dipindahkan karena merupakan organ kontitusional. Misal lembaga kepresidenan, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK, KPU, dan lain-lain.

Baca Juga: PKB Minta Pemerintah Terbuka soal Kepemilikan Lahan di Ibu Kota Baru

Peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat organik maupun sektoral pun harus diperbaharui sepanjang yang berkaitan dengan status badan, lembaga yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara. "Tetapi itu adalah hal yang sifatnya teknis dan tidak berat untuk dikerjakan. Itu yang merupakan implikasi teknis ketatanegaraan,” ujar Fahri dalam siaran pers, Rabu (28/8/2019).

Fahri mengungkapkan sejarah penamaan awal mula Ibu Kota, yakni penamaan Daerah Khusus Ibu Kota pertama kali tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS Nomor 2 Tahun 1961.

Presiden Jokowi

Dalam konsideransnya, kata Fahri, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.

”Landasan yuridis berikutnya adalah UU Nomor 10 Tahun 1964. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai ibukota negara dengan nama Jakarta,” ujarnya.

Baca Juga: Bamsoet: DPR Tunggu RUU Pemindahan Ibu Kota 

Ketika orde baru berkuasa, Presiden Soeharto mencabut kedua UU tersebut dengan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan, meskipun pada masa Soekarno pada bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU Nomor 10 Tahun 1964 ditegaskan bahwa Jakarta sebagai kota pencetusan Proklasi dan pusat penggerak segala kegiatan dan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideology Pancasila ke seluruh dunia.

”Dalam konsideransinya disebutkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki kedudukan dan peranan penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia,” katanya.

Hanya apa yang pernah diubah Presiden Soeharto tersebut, kata Fahri, pada saat reformasi tahun 1998, Presiden Habibie mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU Nomor 34 Tahun 1999. UU itu mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai ibu kota negara.

Demikian pula ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melahirkan UU Nomor 29 tahun 2007. Menurut Fahri, dari sisi ilmu hukum tata negara, perubahan Ibu Kota ke kota lain tak otomatis mengubah kekhususan Jakarta, sebab secara teoritik tergantung pilihan politik hukum dari para pembentuk UU.

“Artinya, bisa saja tetap diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan-alasan historis sebagai bekas Ibu Kota Batavia, atau karena Jakarta merupakan bekas ibu kota negara, atau alasan-alasan khusus lainya yang secara faktual dapat diterima sebagai “legal reasoning” bahwa Jakarta diberikan status khusus oleh UU dan secara hukum tata negara dapat diterima. Jadi itu tergantung politik hukum pembentuk UU,” ujar Fahri.

Fahri menambahkan, argumen hukum tersebut dapat merujuk Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan UU, kata dia, secara konstitusional Jakarta bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dan hal ini dapat dibandingkan dengan keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya.

”Sehingga secara teoritik saya berpendapat bahwa Jakarta layak tetap menyandang status khusus atau istimewa sebagai bekas Ibu kota Negara nantinya,” tuturnya.

Fahri menyebut dalam konstitusi setidaknya ada dua pasal yang menyinggung tentang Ibu Kota Negara. Hal itu terdapat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 23G Ayat (1) UUD 1945. Sejarah ketatanegaraan yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota negara setidaknya pernah beberapa kali Ibu Kota Negara dipindahkan, walaupun secara konstitusional harus dibaca dalam kerangka serta konteks darurat negara, yaitu dari Jakarta ke Yogjakarta dan ketika Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Safruddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat.

”Secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 25A UUD 1945 presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan pemindahan ibu kota negara RI, yang selanjutnya akan dibahas secara operasional dalam bentuk pengajuan RUU terkait pemindahan itu beserta segala akibat hukumnya, serta dilakukan penyelarasan serta perubahan atas berbagai UU terkait bersama dengan DPR,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini