KPK Cecar Soekarwo Terkait Alokasi Dana untuk Tulungagung

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 28 Agustus 2019 20:16 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 28 337 2097853 kpk-cecar-soekarwo-terkait-alokasi-dana-untuk-tulungagung-uvF8UoPPlw.JPG Mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut diselisik penyidik KPK terkait alokasi dana bantuan dari Pemprov Jatim untuk Pemkab Tulungagung.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proses pengalokasian bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Sedianya, Soekarwo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada hari ini. Dia dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

Soekarwo telah rampung menjalani pemeriksaannya sebagai saksi sekira 19.20 WIB. Dalam kesempatan itu, Soekarwo mengaku digali keterangannya oleh penyidik terkait prosedur pemberian bantuan dana dari Pemprov Jatim untuk Pemkab Tulungagung.

"Yang disampaikan beliau (penyidik-red) prosedurnya aturan perundangan dan aturan yang berlaku seperti apa (terkait pemberian bantuan dana-red). Ya aturan perundangannya menetapkan lewat baik itu dari pusat aturan perencanaan lewat bapenas musrembang," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Soekarwo. (Foto : Dok Okezone.com/Heru Haryono)

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.


Baca Juga : KPK Panggil Ulang Eks Gubernur Jatim Soekarwo

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Baca Juga : Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Penuhi Panggilan KPK

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini