nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buya Syafii Minta DPR Kedepankan Kepentingan Bangsa saat Seleksi Capim KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2019 18:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 28 337 2097806 buya-syafii-minta-dpr-kedepankan-kepentingan-bangsa-saat-seleksi-capim-kpk-Gmb5soZ0MT.jpg Buya Syafii Maarif saat Memberikan Keterangan Mengenai Capim KPK (foto: Okezone.com/Arie DS)

JAKARTA - Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Ma'arif mengingatkan Komisi III DPR agar tak meloloskan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dasar kepentingan politik.

Komisi III DPR sendiri merupakan gerbang terakhir yang mempunyai kewenangan untuk menentukan lima pimpinan lembaga antirasuah.

Baca Juga: DPR: Pansel KPK Harus Hasilkan Capim yang Bisa Bersinergi 

"Komisi III itu kan orang politik semua tuh. Perwakilan parpol. Saya berharap Komisi III jangan berdasarkan kepentingan golongan politik, tapi betul-betul untuk bangsa dan negara," kata Buya Syafii saat menghadiri diskusi 'Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK' di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Ilustrasi KPK (foto: Okezone) 

Menurut Buya, praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Bahkan, dijelaskan Buya, ada sekira 1.000 orang yang sudah menjadi pasien KPK. Meskipun sudah banyak yang pasien KPK, namun dikatakan Buya, korupsi masih tetap terjadi di Indonesia.

"Nah saya katakan (korupsi) itu sudah seperti narkoba," ucapnya.

Baca Juga: KPK Kantongi Bukti 'Catatan Hitam' Capim, Pansel Diminta Tak Salah Menilai 

Dia meminta kedepannya pimpinan lembaga antirasuah harus kompak dalam memimpin KPK. Tak hanya penindakan, Buya berharap KPK bisa mengunggulkan 'produk' pencegahan korupsi. "Saya rasa itu. Apapun juga lembaga ini wajib kita pertahankan dan jaga bersama-sama," katanya.

Saat ini, tersisa 20 capim KPK yang mengikuti tahap akhir seleksi yakni uji publik dan wawancara. Nantinya, 20 capim KPK itu akan disaring menjadi 10 orang dan diserahkan ke DPR untuk dipilih kembali menjadi lima.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini