Berapa Hemat Anggaran Negara Bila Pemindahan Ibu Kota Kerjasama dengan Swasta?

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 28 Agustus 2019 01:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 27 337 2097450 berapa-hemat-anggaran-negara-bila-pemindahan-ibu-kota-kerjasama-dengan-swasta-wNT12Oldab.jpg Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui total penghematan anggaran negara yang didapat bila pemindahan ibu kota dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta.

"Ya kita lihat nanti prosesnya, saya belum mendalami hal itu, karena ini kan banyak negara yang berbeda-beda. Hampir semua negara yang pindah itu negara federal. kalau di Myanmar itu lain lagi, katanya yang saya baca itu karena petunjuk orang pintar, maksudnya supranatural sehingga harus pindah. Jadi alasan pindah masing-masing itu beda-beda," ucap JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

 Baca juga: JK Tegaskan Pemerintah Tak Sepihak soal Pemindahan Ibu Kota

JK menyatakan, pemerintah mengupayakan 2024 proses pemindahan ibu kota dapat dimulai. Namun ia mengingatkan langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Menurut dia ibu kota yang baik perlu perencanaan yang baik pula.

"Ya tentu diusahakan. Namun karena prosedurnya panjang dan dalam waktu empat tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Dan kita ingin ibukota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu di pertimbangan dengan hati-hati," jelasnya.

 Baca juga: Moeldoko Sebut Prabowo Tidak Miliki Lahan di Ibu Kota Baru

JK menuturkan, pemerintah belum sampai pada tahapan revisi atau mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota kepada DPR. Saat ini proses yang sudah dilalui baru sampai tahapan memberi tahu DPR atas rencana tersebut.

"Belum sampai situ. Baru sampai DPR, pengajuan itu nanti, UU ibu kota dan UU terkait tentu secara bersamaan akan menjadi bagian dari pembahasan itu. Nanti itu akan tercermin dalam naskah akademisnya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memutuskan Ibu Kota akan dipindah ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yakni di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Berdasarkan hasil kajian Bappenas, butuh sekira Rp466 triliun untuk proses pemindahan serta pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Uang Rp466 triliun tersebut rencananya bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta.

Rencana pemindahan ibu kota mendapat tentangan dari parlemen. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan perpindahan baru bisa dilakukan apabila UU tentang pemindahan ibukota disahkan.

"Selama UU belum disahkan tentang pemindahan ibu kota maka pembangunan apapun di situ ilegal," kata Yandri di Kompleks Parlemen.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini