nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri LHK: Indonesia Tak Boleh Jadi Tempat Sampah Negara Maju

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 27 Agustus 2019 22:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 27 337 2097422 menteri-lhk-indonesia-tak-boleh-jadi-tempat-sampah-negara-maju-plhQw3wmqM.jpg Menteri LHK Siti Nurbaya (Foto: Okezone)

BOGOR - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia tidak boleh menjadi tempat sampah negara maju. Pemerintah telah mengembalikan sekitar 400 kontainer berisi sampah dan limbah ke negara negara maju tersebut.

Siti menerangkan, sejauh ini sampah dan limbah yang datang ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, serta Hong Kong. Ia pun akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait persoalan impor sampah pelastik.

"Jadi, ini juga nanti saya akan konsultasikan ke Bu Menlu, kami akan minta perhatian untuk ini. Jadi Indonesia tidak boleh jadi tempat sampahnya negara maju," kata Siti usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/8/2019).

Baca Juga: 4 Paradigma Baru Badan Litbang dan Inovasi KLHK Dalam Kelola Lingkungan

Menurut dia, sebanyak 1.262 sampai 1.380 kontainer yang berisi sampah plastik dan kertas dari negara maju harus diperiksa. Ia memastikan impor sampah yang mengandung limbah harus dikembalikan.

Siti Nurbaya dan Presiden Jokowi

Ia menambahkan, terkadang masih ada sampah dan limbah, seperti bekas infus, bekas pampers, ampul suntik obat hingga aki bekas.

"Saya berterima kasih bahwa ratas (rapat terbatas, red) kabinet memahami bahwa yang namanya limbah masuk itu tidak boleh karena undang-undangnya jelas," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta telah meminta agar sampah impor yang masuk ke Indonesia tak merusak lingkungan serta terkontaminasi oleh bahan berbahaya dan beracun. Ia pun menyebut terdapat ketentuan pidana bila sampah impor itu mengandung bahan berbahaya.

Baca Juga: Pulihkan Sungai Citarum, Kementerian LHK Beri Bantuan 5 Kabupaten

Siti menuturkan, terdapat sejumlah arahan untuk menekan impor sampah dan limbah, seperti memperbaiki sistem pemeriksaan, sistem survei di negara asal.

"Memang paradoks antara kebutuhan bahan baku dan kita menjaga lingkungan atau pun hal-hal yang terkait di masyarakat itu, yang kita coba selesaikan," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini