JK Tegaskan Pemerintah Tak Sepihak soal Pemindahan Ibu Kota

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 27 Agustus 2019 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 27 337 2097417 jk-tegaskan-pemerintah-tak-sepihak-soal-pemindahan-ibu-kota-zzwL0YH3Rd.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pemerintah tidak sepihak dalam merencanakan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Sebab, payung hukum mengenai pemindahan Ibu Kota akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Presiden mencalonkan, karena yang nanti menetapkan bersama-sama itu pemerintah dan DPR. Jadi, pemerintah itu tak sepihak. Ini calon Ibu Kota, dan nanti diajukan ke DPR. Itu prosesnya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Moeldoko Sebut Prabowo Tidak Miliki Lahan di Ibu Kota Baru 

JK menuturkan, pembahasan payung hukum pemindahan Ibu Kota beserta persoalan lainnya akan dibahas bersama DPR periode 2019-2024. Menurut dia, proses legislasi di parlemen akan memakan waktu cukup lama.

"Tahun ini kan sudah sangat pendek karena DPR baru. Tak mungkin DPR sekarang kan, karena sisa sebulan lebih tugasnya. Jadi, nanti dibahas lebih dalam oleh DPR berikutnya. DPR juga belum terbentuk, itu mengatur komisinya, mengatur apanya itu, makan tempo juga itu. Deal-dealnya," ujarnya.

JK juga enggan menjawab ihwal sistem pemerintahan di Ibu Kota negara yang baru. Kata dia, hal itu akan dibicarakan bersamaan dengan pembahasan payung hukumnya.

"Saya belum tahu itu. Nanti ada pembahasan sesuai undang-undang. Karena itu bagian dari isi undang-undang," ujarnya.

Kajian dari berbagai sektor juga telah dilakukan terkait pemindahan Ibu Kota. Menurut JK, hasil dari kajian tersebut ialah naskah akademik, kemudian akan berlanjut menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan dibahas bersama DPR.

"Karena ini bagaimana pun baru diajukan ke DPR dulu. DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama," ujarnya.

 Ibu kota pindah

Lebih lanjut, JK mengatakan, pemerintah berusaha untuk merampungkan pemindahan Ibu Kota sesegera mungkin. Dengan begitu pada 2024 perpindahan sudah bisa dilakukan. Meski berpacu dengan waktu, JK meminta agar perencanaannya dilakukan dengan matang.

"Ya tentu diusahakan. Namun, karena prosedurnya panjang dan dalam waktu empat tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Dan kita ingin Ibu Kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu di pertimbangan dengan hati-hati," tuturnya.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Anies: Jokowi Tetap Komitmen Bangun Jakarta 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memutuskan Ibu Kota akan dipindah ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yakni di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh sekira Rp466 triliun untuk proses pemindahan serta pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Uang Rp466 triliun tersebut rencananya bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta.

Rencana pemindahan Ibu Kota mendapat tentangan dari parlemen. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan perpindahan baru bisa dilakukan apabila UU tentang pemindahan Ibu Kota disahkan.

"Selama undang-undang belum disahkan tentang pemindahan Ibu Kota, maka pembangunan apa pun di situ ilegal," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini