KPK Panggil Ulang Eks Gubernur Jatim Soekarwo

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 26 Agustus 2019 18:49 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 26 337 2096858 kpk-panggil-ulang-eks-gubernur-jatim-soekarwo-A6JNrj67mK.jpg Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo (foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan ulang terhadap Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

"Saksi Soekarwo, mantan gubernur Jatim dipanggil kembali untuk pemeriksaan Rabu, 28 Agustus 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (26/8/2019).

 Baca juga: Mantan Kepala Bappeda Jatim Diperiksa KPK Kasus OTT di Tulungagung

Soekarwo sempat dipanggil oleh penyidik lembaga antikorupsi pada Rabu 21 Agustus lalu. Namun, dia mangkir dalam pemanggilan tersebut.

Mengenai hal itu, Febri meminta kepada Soekarwo untuk menghadiri panggilan kedua tersebut. Hal itu untuk menunjukan sikap koperatif warga negara dalam penegakan hukum.

"Karena itu sudah panggilan kedua, kami imbau agar datang memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan dengan benar," ujar Febri.

 Baca juga: Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Mangkir dari Panggilan KPK

KPK sendiri telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung. Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini