nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eks Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Mangkir dari Panggilan KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2019 18:11 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 26 337 2096842 eks-gubernur-jabar-ahmad-heryawan-mangkir-dari-panggilan-kpk-AAEqOw0Vb2.jpg Ahmad Heryawan.

JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

"Saksi tidak hadir Ahmad Heryawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut Febri, ketidakhadiran Ahmad Heryawan telah disampaikan kepada lembaga antirasuah. Pasalnya, Ahmad Heryawan meminta penjadwalan ulang pemanggilan pada esok hari.

"Saksi menghubungi KPK. Pemeriksaan dijadwalkan ulang besok 27 Agustus 2019," ujar Febri.

Selain itu, satu saksi lainnya juga mangkir dalam panggilan penyidik lembaga antikorupsi, yakni Soetono Toere. Pasalnya, kata Febri, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan pada Kamis 22 Agustus lalu.

"Pemeriksaan sudah dilakukan Kamis, 22 Agustus 2019," ucap Febri.

Foto: Arie Dwi/Okezone

KPK telah menetapkan dua tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.‎ Dua tersangka baru tersebut yakni, mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK).

Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.

Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini