nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2019 10:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 26 337 2096591 kpk-periksa-mantan-gubernur-jawa-barat-ahmad-heryawan-Wc8wtsZYzR.jpg Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan. Ia dijadwalkan akan diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK, Aher sapaannya akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar IWK (Iwa Karniwa).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Secara paralel, lembaga antirasuah juga menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya dari unsur swasta, yakni James Yehezkeil dan Soetono Toere.

Jubir KPK Febri Diansyah

"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka IWK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.‎ Dua tersangka baru tersebut yakni, mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK).

Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.

Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini