nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra Minta Mobil Dinas Menteri Tak Usah Mahal

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2019 07:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 26 337 2096540 gerindra-minta-mobil-dinas-menteri-tak-usah-mahal-avCOtWMVMe.jpg Andre Rosiade (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai bahwa pengadaan mobil dinas baru untuk presiden dan menteri tak masalah. Namun kata Andre alangkah baiknya pembelian mobil dinas agar tak terlalu menyedot anggaran yang besar.

Andre mengakui, berdasarkan pengamatannya mobil dinas untuk Presiden dan menteri tergolong sudah tua. Sehingga memang waktunya untuk diremajakan dengan kendarana dinas yang baru.

"Tentu kalau kita objektif memang mobil dinas menteri dan presiden memang sudah tua. Dalam arti kata, memang sudah saatnya diremajakan," kata Andre saat berbincang dengan Okezone, Senin (26/8/2019).

Andre sepakat mobil dinas untuk presiden haruslah dengan kualitas yang bagus, lantaran kepala negara harus mendapatkan standar keamanan. Tapi, lanjut Andre, untuk para pembantu presiden alias menteri tak perlu mobil dinas yang mewah.

"Enggak perlu juga menteri pake yang mahal kaya Royal saloon dimana mobil diatas Rp 1 M. Apalagi anggaran kita terbatas. Kalo kita lihat kas negara kosong, pendapatan pajak di luar ekspetasi ini menjadi kehati-hatian pemerintah," tegasnya.

Mobil Dinas

Baca Juga: PKS Saran Mobil Dinas Tidak Perlu Mewah, Fungsional Saja

Karenya, mantan Jubir Prabowo-Sandi ini berharap pemerintah dapat mengevaluasi kendaraam dinas untuk menteri atau pejabat setingkat agar tak membuang anggaran negara. Padahal masih banyak biaya yang dibutuhkan negara selain mobil dinas.

"Uangnya perlu buat yang lain, kaya BPJS masih nunggak enggak ada duit. Masa foya-foya beli mobil mahal," tandas Andre.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru untuk menteri mencapai Rp147 miliar. Anggaran tersebut tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg.

DIPA tersebut sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019. Total, akan ada 101 unit kendaraan baru untuk para anggota menteri kabinet 2019-2024.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini