nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Haji Lulung: Wajar Anggaran Pin Emas Anggota Dewan Miliaran

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2019 18:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 25 337 2096424 haji-lulung-wajar-anggaran-pin-emas-anggota-dewan-miliaran-gDE8L71KP6.jpg Abraham Lunggana alias Haji Lulung

JAKARTA - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Abraham Lunggana atau Haji Lulung menilai pin emas yang menelan angagran miliaran rupiah bagi anggota DPR maupun DPRD DKI merupakan hal yang wajar.

"Wajar saja (anggaran pin emas anggota dewan mencapai miliaran), segitu. Itu kan sudah dianggarkan pemerintah. Itu sudah aturan," katanya kepada wartawan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Minggu (25/8/2019).

Karena itu, Lulung berharap agar para anggota dewan yang terpilih menerima pin emas yang merupakan salah satu identitas sebagai anggota parlemen. Namun, dirinya tidak mempersoalkan jika ada anggota dewan yang terpilih.

"Harus terimalah, kalau tidak terima ya silakan saja. Itu kan satu identitas dan pengakuan negara apresiasi kepada orang terpilih," ungkapnya.

Pin emas anggota DPR RI (Foto: Istimewa)

Dilanjutkan Lulung, anggaran pin emas yang digelontorkan negara sudah sah menurut Undang-undang.

"Anggota dewan pemerintah negara selenggarakan pemilihan umum berdasarkan UUD, dipilih berdasarkan UUD. Disumpah berdasarkan UUD. mendapatkan pin juga berdasarkan UU dan aturan," kata Lulung.

Baca Juga: Haji Lulung Ingin Duduk di Komisi III

Baca Juga: Sekwan Perbolehkan Anggota DPRD DKI Jual Pin Emas

Diberitakan sebelumnya, anggaran pengadaan pin emas sebesar Rp5,5 miliar untuk anggota dewan periode 2019–2024, sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaannya Rp4,1 miliar. Pengadaan pin emas anggota DPR RI 2019–2024 masih proses lelang, dan pengadaan pin emas ini merupakan siklus lima tahunan yang biasa dilakukan.

Sementara di DPRD DKI Jakarta, anggaran pin emas mencapai Rp1.332.351.130. Nominal tersebut sebagaimana tertuang dalam Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diunggah di situs apbd.jakarta.go.id.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini