nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Anggota Pansel Capim KPK Dituding Punya Konflik Kepentingan dengan Polri

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2019 15:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 25 337 2096375 3-anggota-pansel-capim-kpk-dituding-punya-konflik-kepentingan-dengan-polri-OXqlVggar4.jpg Koalisi Kawal Capim KPK jumpa pers soal Pansel Capim KPK di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019). (Foto : Okezone.com/Puteranegara Batubara)

JAKARTA – Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Yenti Garnasih dan dua anggotanya Indriyanto Seno Adji dan Hendardi dituding memiliki konflik kepentingan dengan peserta Capim KPK yang berasal dari institusi Polri.

Hal tersebut disampaikan anggota Koalisi Kawal Capim KPK Asfinawati dalam jumpa pers di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019). Pernyataan itu merupakan respons setelah Pansel umumkan 20 nama yang lolos tes assessment.

"Dari hasil penelusuran kami dan juga pengakuan yang bersangkutan, setidak-tidaknya ada beberapa orang di dalam Pansel Pimpinan KPK yang memiliki terindikasi memiliki konflik kepentingan," kata Asfinawati dalam jumpa pers.

Menurut Asfinawati, dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, tidak boleh menetapkan atau mengeluarkan keputusan atau tindakan tertentu.

Koalisi Kawal Capim KPK jumpa pers soal Pansel Capim KPK di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019). (Foto : Okezone.com/Puteranegara Batubara)

Menurut Asfinawati, konflik kepentingan itu lahir berdasarkan pernyataan dari Indriyanto Seno Adji dan Hendardi yang menyatakan bahwa mereka berdua mengakui sebagai penasihat dari Polri.

"Bapak Hendardi mengakui bahwa dia adalah penasihat dari Polri, bersama dengan Bapak Indriyanto Seno Adji, dan kedua-duanya adalah anggota Pansel," ujar Asfinawati.

Sementara itu, Yenti Garnasih yang merupakan Ketua Pansel Capim KPK, dikatakan Asfinawati, tercatat pernah menjadi tenaga ahli di Bareskrim Polri dan Kalemdikpol pada 2018.


Baca Juga : Akademisi Nilai Pansel Sudah Bekerja Independen Jaring Capim KPK

"Dan tentu saja hal ini perlu ditelusuri oleh presiden dan oleh anggota Pansel yang lain, karena kalau ini dibiarkan tidak hanya cacat secara moral, tapi juga cacat secara hukum," tutur Asfinawati.

Tudingan conflict of interest sendiri, menurut koalisi kawal capim KPK adalah seseorang pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk untungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat.


Baca Juga : Koordinasi dengan 7 Lembaga Negara, Pansel Terima Hasil Tracking Capim KPK

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini