nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sekjen MUI: Bagi Saya GBHN Sangat Penting

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 24 Agustus 2019 14:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 24 337 2096091 sekjen-mui-bagi-saya-gbhn-sangat-penting-D0IaZ8b68L.jpg Sekjen MUI, Anwar Abbas (foto: istimewa)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas berpendapat, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat penting untuk diterapkan agar tujuan pembangunan bangsa lebih terarah.

Anwar mengatakan, pernyataan ini merupakan pendapatnya pribadi, bukan atas nama institusi. Pasalnya MUI belum membicarakan isu penghidupan kembali GBHN lewat amandemen terbatas UUD 1945.

"Kalau bagi saya GBHN itu sangat penting, agar kita semua tahu rakyat dan bangsa ini akan dibawa ke mana," kata Anwar kepada Okezone, Sabtu (24/8/2019).

 Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Bangsa Ini Perlu GBHN untuk Memandu Pembangunan

Menurut dia, dengan adanya GBHN masyarakat dapat mengontrol dan membantu pemerintah untuk menyukseskan program-program yang ada di dalam GBHN tersebut.

"Kalau sekarang dengan tidak adanya GBHN kan tidak jelas. Masak perjalanan bangsa yang jumlah 260 juta ini diurus dan diserahkan saja sepenuhnya kepada presiden terpilih, ya tidak rasional dan tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak bangsa yang memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi," jelas Anwar.

Wacana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN kembali mencuat. Ketua MPR Zulkifli Hasan berkata penataan kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia termasuk GBHN direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014 untuk dijalankan pada periode 2014-2019.

 Baca juga: Pengamat: Percuma Ada GBHN kalau Elite Politik Masih Suka Korupsi

Namun faktanya MPR periode 2014-2019 belum mampu mewujudkannya. Karena itu, kata Zulkifli, pihaknya merekomendasikan MPR periode 2019-2024 untuk merealisasikan amandemen terbatas UUD 1945 tersebut.

Sementara itu, PDI Perjuangan melalui Kongres V di Bali, merekomendasikan dilakukannya amandemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merasa khawatir jika GBHN dihidupkan kembali akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini