nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tak Ada Perampasan Aset Negara dalam Pengelolaan Pelabuhan Marunda

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 20:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 23 337 2095902 tak-ada-perampasan-aset-negara-dalam-pengelolaan-pelabuhan-marunda-HL8GMDUdXe.jpg Kuasa Hukum PT KCN Juniver Girsang (Foto: Okezone.com/Arief)

JAKARTA - Sebagai pengelola Pelabuhan Marunda, PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) membantah tuduhan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) yang menuding KCN telah melakukan perampasan aset negara.

“Suatu pemutarbalikan fakta yang sangat tidak masuk logika, jika Konsesi dituding akan menjadi sebuah perampasan aset negara,“ kata Kuasa Hukum PT KCN, Juniver Girsang, Jumat (23/8/2019).

Konsesi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, kata Juniver, lahir dari Kementerian Perhubungan. Sehingga, yang berhak atas perairan tentu Kementerian Perhubungan, bukan KBN.

“KBN berhak atas apa? Atas bibir pantai 1.700 meter yang sudah dikerjasamakan melalui lelang tahun 2004. Siapa yang menggagas lelang tersebur? KBN sendiri tahun 2004, kan aneh,” ujarnya.

Nantinya Pelabuhan Marunda berada di lahan revitalisasi dengan status kepemilikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Perhubungan yang memiliki masa konsesi selama 70 tahun, maka tidak ada yang dikuasai swasta.

“PT Karya Tehnik Utama (PT KTU) sebagai induk perusahaan PT KCN adalah pihak yang berwenang membangun Pelabuhan Marunda sebagai mitra bisnis KBN karena telah menjadi pemenang lelang pada tahun 2004,” jelas dia.

Ilustrasi pelabuhan

Skema konsesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 4 bahwa semua kegiatan perairan dan seluruh usaha kepelabuhanan harus tunduk pada UU ini.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan seluruh badan usaha yang telah mendapat izin sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan dimana jika tidak konsesi maka izin dicabut.

Jadi, swasta harus bagaimana? “Ditambah setelah masa konsesi berakhir, maka Pelabuhan Marunda serta seluruh fasilitasnya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator. Jadi sekali lagi tidak ada unsur perampasan aset negara, justru mengembalikan kepada Negara,” katanya.

Mengenai jangka waktu konsesi selama 70 tahun, itu merupakan hasil penilaian lembaga independen yang digunakan juga oleh 19 pelabuhan yang mendapat konsesi dengan Kementerian Perhubungan. “Lamanya jangka waktu konsesi itu antara lain dihitung dari besarnya nilai investasi yang telah dihabiskan oleh pihak badan usaha pelabuhan. Tidak ada korupsi, ini proyek Nawacita RI, non APBN dan non APBD,” katanya.

Baca Juga: Istana Sudah Terima Laporan Kisruh Pelabuhan Marunda

Baca Juga: Sengketa Pembangunan Pelabuhan Marunda PT KCN Berharap Kasasinya Dikabulkan MA

Sementara, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan adanya tudingan dari Kuasa Hukum PT KBN Hamdan Zoelva bahwa KCN merampas aset negara. Menurut dia, harusnya beliau membantu meluruskan masalah kni bukan justru memutarbalikkan fakta.

“Jadi seolah-olah kami bukan bagian negara, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD,” kata Widodo.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini