nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MPR Minta Dilibatkan Bahas Pemindahan Ibu Kota

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 14:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 23 337 2095709 mpr-minta-dilibatkan-bahas-pemindahan-ibu-kota-Unpc1PBnxW.jpg Hidayat Nur Wahid (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menginginkan Presiden Joko widodo (Jokowi) dapat mengajak MPR untuk membahas rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan. Hidayat berpandangan pemindahan ibu kota bukan hanya keinginan sepihak.

"Ibu kota itu bukan perkara keinginan sepihak dan juga terkait UUD 45," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Hidayat menjelaskan, alasan mengapa lembaga MPR harus turut serta diajak bicara bersama karena pemindahan ibu kota negara itu akan berpengaruh pada proses pelaksanaan sidang MPR yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 2 Ayat (2).

"Terkait UUD di Pasal 2 ayat 2 menjelaskan MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota negara, ibu kota negara sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR di-sounding juga dong," kata Hidayat.

Hidayat

Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi: Masih Tunggu Kajian

Di sisi lain, Politikus PKS itu mengatakan lembaga MPR adalah perwujudan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia. Sehingga MPR juga harus mengetahui proses yang akan dilakukan pemerintah seperti apa terkait pemindahan ibu kota.

"Karena MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota DPD, itu juga penting gimana caranya tentang pemindahan ibu kota," bebernya.

Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah segara merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota dan segera melakukan kajian sehingga bisa segera dibahas di DPR.

Hidayat menyatakan berdasarkan kabar yang dia terima hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang terkait pemindahan ibu kota.

"Jadi menurut saya pemerintah mengajarkan tentang konstitusi, UU, ikuti saja prosedurnya tentu DPR akan berlaku sangat profesional," tandas dia.

(edi)

Berita Terkait

Ibu kota pindah

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini