nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Korupsi Gubernur Kepri

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 09:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 23 337 2095578 kpk-periksa-tujuh-saksi-terkait-korupsi-gubernur-kepri-pd0F9KmbUN.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan tehadap tujuh orang saksi terkait dugaan kasus korupsi izin reklamasi dan gratifikasi Gubernur nonaktif Kepri, Nurdin Basirun.

"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh saksi lainnya dari pihak swasta. Pemeriksaan rencana dilakukan di Polres Barelang pagi sampai sore ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Ketujuh saksi dari pihak swasta tersebut ialah Direksi PT Bintan Hotels Trisno, Staf PT Labuan Buana Asri Herman, pemegang saham Damai Group PT Damai Ecowisata Hendrik, Direksi PT Barelang Elektrindo Linus Gusdar, karyawan PT Marcopolo Shipyard, Managemen Adventure Glamping I Wayan Santika, Konsultan reklamasi dan penggunaan ruang laut untuk PT Marcopolo Shipyard Agung.

Febri berharap para saksi yang dipanggil KPK tersebut nantinya bisa memenuhi panggilan penyidik dan berbicara jujur.

"Sikap koperatif akan dihargai secara hukum. Sebaliknya, jika memberikan keterangan tidak benar ada risiko pidana yang cukup berat, yaitu penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucapnya.

Gedung KPK. (Foto : Dok Okezone)

Pemeriksaan tujuh saksi ini merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya KPK meminta keterangan sejumlah saksi lainnya, baik yang berasal dari lingkungan Pemprov Kepri maupun pihak swasta.

Tercatat, beberapa nama telah dimintai keterangan guna mendalami kasus OTT yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, seperti Kepala Dinas PU Kepri Abu Bakar, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail, Kabiro Hukum Pemprov Kepri Herry Mochrizal dan lainnya dari lingkungan Pemprov Kepri, termasuk Wali Kota Batam HM Rudi.


Baca Juga : KPK Periksa 6 Pejabat Pemprov Kepulauan Riau

Sementara itu, dari kalangan swasta, sejumlah pengusaha di Batam juga sempat diperiksa KPK seperti John Kennedy yang dikenal sebagai bos kawasan industri Panbil, Hartono dan juga Kock Meng. Nama Kock Meng sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat lantaran nama ini disebut-sebut sebagai pihak yang melakukan pengurusan izin reklamasi di salah satu lokasi perairan Batam.


Baca Juga : Sekda Kepri Dipanggil KPK Terkait Dugaan Suap Izin Proyek Reklamasi

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini