nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

IPW Pertanyakan SOP Polri saat Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 23 Agustus 2019 08:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 23 337 2095564 ipw-pertanyakan-sop-polri-saat-pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-Xid2QQQuL8.jpg Demo mahasiswa dan pemuda Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). (Foto : Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan polisi dalam melakukan pengepungan ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

IPW juga mempertanyakan langkah kepolisian yang sempat menembakkan gas air mata untuk menangkap 43 penghuni asrama itu, dengan alasan mau diminta keterangan terkait dugaan pembuangan bendera merah putih. Belakangan polisi melepaskan mereka.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengakui tak mudah menghadapi dua kelompok massa yang sudah berhadap-hadapan, seperti di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya itu. Namun, polisi sebenarnya punya SOP menangani peristiwa tersebut.

"Urutannya, polisi harus berusaha memisahkannya, dengan cara pasukan antihuru-hara yang bertameng dengan rotan pemukul masuk ke tengah untuk memisahkan dua kelompok massa," kata Neta kepada Okezone, Jumat (23/8/2019).

Dalam kasus di Surabaya, polisi harusnya mendorong massa yang mendatangi asrama mahasiswa. Jika massa menolak, polisi harus segera menyemprotkan water cannon ke arah massa agar massa bubar. Jika massa anarkis, polisi boleh menembakkan gas air mata. Jika massa masih anarkis, polisi bisa menembakkan peluru karet.

Demo mahasiswa Papua. (Dok Okezone)

"Itulah SOP yang dibikin sendiri oleh Polri. Pertanyaannya, apakah SOP itu dijalankan polisi dalam kasus Surabaya. Yang terjadi justru mahasiswa Surabaya dibawa polisi ke kantor polisi. Alasannya untuk diamankan dari massa penyerbu. Alasan ini yang tidak bisa diterima warga Papua hingga mereka protes dan mengamuk," ucap Neta.

Neta menilai dengan diamankannya mahasiswa Papua ke kantor polisi, aparat telah berpihak ke massa penyerbu. Padahal tuduhan perusakan bendera merah putih belum terbukti.

"Jika diamankan kenapa tidak ke kantor wali kota atau hotel. Dengan diamankannya mahasiswa itu ke kantor polisi otomatis, warga Papua menilai polisi telah memihak penyerbu, padahal tuduhan perusakan bendera belum terbukti," tandas Neta.

"Kesalahan prosedur dan SOP inilah yang harus dipertanggungjawabkan kepolisian Surabaya hingga terjadi kerusuhan di Papua," tuturnya.

Lebih lanjut, Neta menuturkan, semua pemicu kerusuhan harus diproses hukum untuk diminta pertanggungjawabannya. Mulai dari aparat yang bertindak rasis, masyarakat yang menjadi provokator digital yang memprovokasi warga di Papua, hingga pimpinan kepolisian di Surabaya yang tidak menjalankan SOP harus diusut tuntas dan diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

"Dalam hal ini Kapolrestabes Surabaya yang pertama yang harus dimintai pertanggungjawabannya," ucap Neta.

Kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari ini. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memprotes penangkapan dan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Asrama mahasiswa Papua di Surabaya sempat dikepung massa dari beberapa ormas dan pria berpakaian militer atas tuduhan pembuangan bendera merah putih. Saat itulah, penghuni asrama diduga mendapat serangan verbal kata-kata rasis dan penghinaan.

Polisi berjaga-jaga di sekitar Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya (Syaiful/Okezone)

Tak hanya itu, polisi juga turut serta menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa Papua agar mereka keluar dari asrama. Setelah itu aparat langsung menciduk 43 penghuni asrama dengan dalih ingin diperiksa atas dugaan pembuangan bendera merah putih. Polisi lalu melepaskan mereka.

Tak terima diperlakukan secara represif dan rasis, masyarakat Papua akhirnya turun ke jalan untuk memprotes tindakan tersebut. Tak ayal, dalam demonstrasi itu terjadi kerusuhan yang meliputi pembakaran kantor pemerintahan, blokade jalan dan perusakkan fasilitas umum. Gelombang kerusuhan tercatat masih terjadi hingga kemarin.


Baca Juga : Kontras Menilai Negara Belum Berimbang Merespons Persoalan di Papua

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua berkaitan dengan peristiwa di Malang dan Surabaya. Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga ada ‘agenda besar’ di balik peristiwa yang terjadi.


Baca Juga : Polda Jabar Periksa Oknum Polisi Diduga Berikan Miras ke Mahasiswa Papua

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini