Pemerintah Harusnya Hukum Pelaku Rasis, Bukan Kirim Pasukan Tambahan ke Papua

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 23 Agustus 2019 07:05 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 23 337 2095536 pemerintah-harusnya-hukum-pelaku-rasis-bukan-kirim-pasukan-tambahan-ke-papua-d54oOQCH55.jpeg Demo di Komnas HAM mendesak pengusutan rasisme terhadap mahasiswa Papua (Fardiansyah/Okezone)

JAKARTA - Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat, Surya Anta mengkritik langkah pemerintah yang mengirim belasan satuan setingkat kompi (SSK) aparat keamanan ke Papua Barat pasca-kerusuhan di Manokwari dan Sorong, dengan alasan mempertebal pengamanan.

Menurutnya demo diwarnai kerusuhan di Papua Barat dipicu oleh tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Seharusnya pemerintah menuntaskan kasus itu dulu untuk meredam amarah rakyat Papua agar tak anarkis.

Tidak hanya itu, Surya juga mengkritik langkah pemerintah yang membatasi akses internet dan media sosial di Papua. Tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Tidak tepat dan melanggar hak atas informasi, dan sangat berpotensi pelanggaran HAM," ujarnya kepada Okezone, Jumat (23/8/2019).

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat diduga didalangi oleh tindakan dugaan persekusi dan rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Saat melakukan pengepungan ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, oknum aparat dan ormas diduga melontarkan kata-kata rasis ke warga Papua.Demo Manokwari

Demo diwarnai anarkis di Manokwari, Papua Barat (Istimewa)

Surya meminta oknum aparat yang diduga melakukan serangan verbal kata-kata rasis dan tindakan represif kepada mahasiswa Papua dapat diproses secara hukum. Menurut dia hal ini sangat perlu supaya memberi efek jera.

"Sangat perlu agar perilaku rasis tidak meluas. Serta ada efek jera. Namun tidak cukup, sebab rasialisme terhadap orang Papua itu berwatak kolonialisme," tegasnya.

Baca juga: Polri Kirim 12 SSK Pasukan Tambahan ke Papua Barat Pasca-Kerusuhan

Surya menegaskan aparat sudah sering sekali melakukan ujaran rasis kepada mahasiswa Papua. Jadi, peristiwa kali ini bukanlah yang pertama. Penjajahan rasisme ini diduga untuk menghancurkan identitas orang Papua.

"Sudah seringkali aparat melakukan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua. Bukan kali ini saja. Lebih dari 50-an tahun rakyat Papua dijajah ujaran rasis digunakan untuk menghancurkan identitas dan kepribadian orang West Papua," tandasnya.

Baca juga: Komnas HAM Didesak Usut Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua di Jatim

Kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari ini. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memprotes penangkapan dan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya sempat dikepung massa dari beberapa ormas dan pria berpakaian militer atas tuduhan pembuangan bendera merah putih. Saat itulah, penghuni asrama diduga mendapat serangan verbal kata-kata rasis dan penghinaan.

Tak hanya itu, polisi juga turut serta menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa Papua agar mereka keluar dari asrama. Setelah itu aparat langsung menciduk 43 penghuni asrama dengan dalih ingin diperiksa atas dugaan pembuangan bendera merah putih. Polisi lalu melepaskan mereka.

Tak terima diperlakukan secara represif dan rasis, masyarakat Papua akhirnya turun ke jalan untuk memprotes tindakan tersebut. Tak ayal, dalam demonstrasi itu terjadi kerusuhan yang meliputi pembakaran kantor pemerintahan, blokade jalan dan perusakkan fasilitas umum. Gelombang kerusuhan tercatat masih terjadi hingga kemarin.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua berkaitan dengan peristiwa di Malang dan Surabaya. Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga ada ‘agenda besar’ di balik peristiwa yang terjadi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini