nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Berkaca dari Kerusuhan 22 Mei soal Batasan Internet di Papua

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 22 Agustus 2019 18:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 22 337 2095383 polisi-berkaca-dari-kerusuhan-22-mei-soal-batasan-internet-di-papua-m8p5d0XL40.jpg Ilustrasi Handphone (Foto Reuters)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi memutuskan untuk membatasi jaringan internet di Papua Barat dan Papua pasca-kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra menyebut, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran berita hoaks atau bohong yang dapat kembali menyulut emosi di Papua.

"Pertimbangan itu tak terlepas bahwa berita-berita yang tidak benar akan disalurkan di medsos," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Asep menuturkan, kebijakan pemblokiran jaringan internet dan komunikasi berkaca pada aksi 21-22 Mei lalu dimana banyak informasi hoaks yang beredar.

"Kami belajar dari pengamanan pada saat aksi 21 dan 22 mei. Saya kira itu menjadi bagian strategi jaminan keamanan supaya masyarakat juga dapat kepastian informasi yang beredar," ujar Asep.

Asep

Baca Juga: Menkominfo Belum Pastikan Kapan Pembatasan Internet di Papua Dihentikan

Dengan pemblokiran tersebut, mantan Kapolresta Bekasi ini menuturkan hal tersebut upaya pencegahan oknum yang beniat jahat ingin menyebarkan hoaks tidak bisa melancarkan aksinya.

Lebih lanjut, kata Asep, keputusan pemblokiran akses internet dan komunikasi ini bersifat koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

"Intinya semua melakukan upaya secara paralel dan sinergi yang tujuannya untuk menciptakan aman dan kondusif," ucap Asep.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kembali melakukan pemblokiran jaringan internet dan telekomunikasi di Papua. Kebijakan ini diambil karena masih adanya aksi-aksi massa yang berujung kekerasan.

Kebijakan ini juga pernah dilakukan Kemenkominfo sebelumnya. Yakni pada saat kerusuhan hasil pemilu di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

(edi)

Berita Terkait

papua

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini