nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Muhammadiyah Nilai Amandemen Terbatas UUD 1945 dan GBHN Sangat Penting

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 22 Agustus 2019 06:35 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 22 337 2095079 muhammadiyah-nilai-amandemen-terbatas-uud-1945-dan-gbhn-sangat-penting-ifjzUiBfJ4.jpeg Sidang Tahunan MPR, DPD, DPR 2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Arif/Okezone)

JAKARTA – Muhammadiyah menilai amandemen terbatas UUD 1945 terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dilakukan. Sebab GBHN dinilai sangat penting untuk mengawal perjalanan bangsa siapa pun presidennya.

“Amandemen terbatas terkait GBHN sangat penting agar perjalanan bangsa lebih terarah, siapapun presiden dan pemerintah yang berkuasa,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti kepada Okezone, Kamis (22/8/2019).

Mu’ti berujar, sejak Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Persyarikatan sudah mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945. Sementara itu dalam rumusan Indonesia Berkemajuan, Muhammadiyah mengusulkan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara seperti halnya GBHN.

“Muhammadiyah melihat adanya gejala distorsi dan disorientasi perjalanan bangsa,” jelasnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga memandang perlunya lembaga tertinggi negara. Karena itu, institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat diperkuat kembali peranannya. “Komposisi MPR juga perlu dirubah agar lebih merepresentasikan semua elemen masyarakat dan kelompok di Indonesia,” tutur Mu’ti.Gedung DPR/MPR

Wacana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN kembali mencuat. Ketua MPR Zulkifli Hasan berkata penataan kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia termasuk GBHN direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014 untuk dijalankan pada periode 2014-2019.

Namun faktanya MPR periode 2014-2019 belum mampu mewujudkannya. Karena itu, kata Zulkifli, pihaknya merekomendasikan MPR periode 2019-2024 untuk merealisasikan amandemen terbatas UUD 1945 tersebut.

Baca juga: Prabowo: Gerindra Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli

Sementara itu, PDI Perjuangan melalui Kongres V di Bali, merekomendasikan dilakukannya amandemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merasa khawatir jika GBHN dihidupkan kembali akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut.

(sal)

Berita Terkait

GBHN Dihidupkan Kembali

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini