Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Mangkir dari Panggilan KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 21 Agustus 2019 18:12 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 21 337 2094903 mantan-gubernur-jatim-soekarwo-mangkir-dari-panggilan-kpk-bnWnjs08qo.jpg Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo (foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini. KPK belum mendapat informasi ketidakhadiran Soekarwo.

Sedianya, pria yang karib disapa Pakde Karwo tersebut akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

"Saksi Soekarwo tidak hadir. Belum ada informasi alasan ketidakhadirannya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

 Baca juga: Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Dipanggil KPK

KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Soekarwo. Namun, belum diketahui kapan Soekarwo akan dipanggil kembali sebagai saksi. Febri meminta agar Soekarwo koperatif saat dipanggil ulang.

 korupsi

KPK sendiri telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

 Baca juga: Ajudan Mantan Gubernur Jatim Diperiksa KPK untuk Penyidikan Ketua DPRD Tulungagung

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini