nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pimpinan MPR Ditambah Jadi 10 Orang, Fahri Hamzah: Enggak Ada Fungsinya!

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 21 Agustus 2019 14:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 21 337 2094766 pimpinan-mpr-ditambah-jadi-10-orang-fahri-hamzah-gak-ada-fungsinya-OF9IlLZJZr.jpg Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang kurang tepat. Penambahan itu dinilai tak rasional bila hanya sekadar simbolik mengakomodasi semua partai.

"Kalau simbolik kan ya tidak rasional, hanya simbolik upaya semua partai harus dalam kepemimpinan. Saya enggak tahu kalau itu sih itu kan simbolik. Tapi kalau fungsional enggak ada fungsinya," uajr Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Penambahan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Dinilai Tidak Masuk Akal 

Menurut Fahri, fungsi dari pimpinan MPR dan DPR itu berbeda. Kalau MPR tugasnya simbolik seperti menerima tamu walaupun juga bakal memimpin sidang namun jarang dilakukan.

"Seperti sekarang cuma simbolik aja, kayak cuma terima tamu. Terus nanti pimpin sidang yang tugasnya hanya sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun," ujarnya.

Gedung DPR MPR 

Fahri pun menuturkan pimpinan MPR berbeda dengan DPD dan DPR yang mempunyai sifat kepemimpinan permanen. "Sebab, tiap hari bukan harus cuma terima tamu tapi ada rapim (rapat pimpinan) ada rapat Bamus. Rapat Bamus tiap pekan rapat paripurna setiap pekan itu harus dipimpin," ujarnya.

"Sementara MPR itu paripurna cuma 3, kalau mau lantik presiden, kalau mau ubah UUD kalau mau ganti presiden cuman tiga kali. Yang dua kali nyari enggak ada. Berarti cuma sekali aja itu kepemimpinan MPR diperlukan pada saat pelantikan udah itu selesai," tambahnya.

Baca Juga: Fadli Zon Yakin Penambahan Kursi Pimpinan MPR Tak Bebani Anggaran 

Karena itu, Fahri memandang untuk saat ini belum memungkinkan pimpinan MPR 10 orang. Dia pun mempersilakan jika periode berikutnya undang-undang diubah. "Belum ada kan. Aturannya belum ada. Mungkin di DPR yang akan datang akan ada perubahan kami persilakan," tuturnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini